Sengketa Pilkada Pesisir Barat, MK Tolak Gugatan Paslon Aria-Erlina

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Persidangan, Anwar Usman, menyatakan eksepsi pemohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.



LAMPUNG / JAKARTA, IPHEDIA.com - Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan atas Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang digelar secara daring, menolak gugatan sengketa Pilkada Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Aria Lukita dan Erlina, Kamis.

Pada Pilkada Pesisir Barat, pasangan Pieter-Fahrurrozi mendapat nomor urut 1, pasangan Arya Lukita Budiwan-Erlina mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Agus Istiqlal -Zulqoini Syarif mendapat nomor urut 3. 

Dalam penghitungan suara, KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan pasangan Agus Istiqlal -Zulqoini Syarif nomor urut 3 unggul memperoleh suara terbanyak. Kemudian, paslon nomor urut 2 mengajukan gugatan. Sebelum adanya keputusan ini Plh Bupati Pesisir Barat dijabat Ir N Lingga Kusuma, MP. 

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Persidangan, Anwar Usman, menyatakan eksepsi pemohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

"Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan," ujar Anwar Usman.

Menurut majelis, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo. Kemudian, eksepsi dari termohon dan pokok permohonan pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Sebelumnya, Paslon nomor urut 02 Aria Lukita Budiwan-Erlina mengajukan gugatan hasil pleno KPU Pesisir Barat ke MK lantaran keberatan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan KPU Pesisir Barat yang memenangkan paslon Agus istiqlal-Zulqoni Syarif. (ed/riz/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top