Pembelajaran di Masa Pandemi, Sumsel Sesuaikan dengan Situasi Daerah

"Ini harus dikondisikan dengan situasi daerah dan kesiapan vaksin, maka kita harus memanggil para ahli terkait hal dalam prosesi belajar-mengajar," ujar Gubernur HD.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru (HD) mengatakan, untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka (offline) di masa pandemi disesuaikan dengan kondisi daerah dan setelah tenaga pendidik atau para guru telah disuntik vaksin Covid-19.

"Ini harus dikondisikan dengan situasi daerah dan kesiapan vaksin, maka kita harus memanggil para ahli terkait hal dalam prosesi belajar-mengajar," ujar Gubernur HD.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Pengumuman SKB 4 Menteri dalam rangka Penerbitan Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 secara Virtual bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Selasa.

Pemerintah pusat  menyatakan, pelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021 dan  setelah guru/tenaga pendidikan disuntik vaksin Corona (Covid-19). Hal tersebut merupakan kesepakatan SKB Empat Menteri, di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendikbud, Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka bakal dilakukan setelah vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan tuntas. Dia mengatakan, pembelajaran tatap muka bakal dimulai dari PAUD dan SD lalu bertahap hingga Pendidikan Tinggi.

"Prioritas negara dalam upaya akselarasi pencegahan covid - 19  seluruh vaksinasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  selesai akhir Juni 2021" jelas Nadiem. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top