Pasca MK Tetapkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Gubernur Sumsel Lantik Penjabat Bupati PALI

"Saya mengusulkan Pak Rosidin menjadi Pj Bupati karena saya yakin Pak Rosidin tidak terkontaminasi oleh pusaran politik yang ada di Kabupaten PALI. Saya yakin bahwa Pak Rosidin bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dengan kurun waktu paling lama satu tahun ini," ujar Herman Deru.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Pilkada di Kabupaten PALI yang harus mengalami pemungutan suara ulang (PSU), Gubernur Sumsel, H Herman Deru (HD), melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Dr H Rosidin Hasan, M.Pd.I., atas nama Presiden RI, Joko Widodo, berlangsung di Griya Agung Palempang, Rabu.

"Saya mengusulkan Pak Rosidin menjadi Pj Bupati karena saya yakin Pak Rosidin tidak terkontaminasi oleh pusaran politik yang ada di Kabupaten PALI. Saya yakin bahwa Pak Rosidin bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dengan kurun waktu paling lama satu tahun ini," ujar Herman Deru.

HD meminta agar Penjabat Bupati PALI terus menjaga agar tidak pernah terjadi konflik. Hal ini, kata HD, dapat diwujudkan melalui konsolidasi  bersama Forkopimda yang ada di PALI.

"Saya minta Pak Rosidin tetap menjaga citra Sumsel sebagai zero konflik. Saya minta konsolidasi bersama forkopimda PALI, kita harus menjaga kedamaian dengan baik. Junjung tinggi netralitas dan tidak memihak salah satu pihak," tegasnya.

Menurut HD, pembangunan di PALI harus terus dilakukan. Karenanya ia meminta kepada penjabat bupati untuk melakukan komunikasi dengan DPRD dan melanjutkan Perda-Perda yang ada untuk pembangunan.

Terkait proses Pilkada di Kab PALI yang harus mengalami pemungutan suara ulang (PSU), HD harapkan KPU dapat melaksanakan prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Kepada para tim sukses diminta untuk berjuang dengan penuh kesopanan dan jaga marwah daerah yang memiliki kearifan lokal.

"Kepada para kandidat, yang akan terpilih kalian adalah warga Sumsel yang tentu pertanggung jawaban morilnya harus dijunjung tinggi bagi Sumsel yang bercitra Sumsel Zero Konflik ini yang harus," katanya.

Dalam kesempatan itu, HD mengucapkan selamat kepada Penjabat Bupati PALI yang dilantik dengan hak dan kewenangan menjawab sama seperti bupati definitif. Sekaligus selamat kepada Elly Rosidin Hasan yang juga mendapatkan amanah sebagai penjabat Ketua TP PKK PALI.

Selain itu, Rosidin juga diminta HD turut mendukung upaya penanggulangan dampak Covid-19 melalui Satgas Covid-19 dengan memperhatikan penanganan dampak Covid-19 dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial secara seimbang dan proporsional sesuai kondisinya. 

Dalam pelantikan penjabat bupati PALI ini turut hadir Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan, S.Ik, SH, MH., Kakanwil Kemenag Sumsel, Dr Drs H Mukhlisuddin SH, MA., dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.IP., S.Sos. 

Kemudian, hadir juga Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, SSTP, MM., Kasatpol PP, H Aris Saputra, S.Sos, M.Si., Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE. MM., Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil dan Forkompimda PALI.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu merupakan putusan MK terkait sengketa Pilkada PALI.

Dalam sidang putusan, Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman menyebut terjadi pelanggaran pemilihan di empat TPS sehingga perlu dilakukan PSU. Keempat TPS itu adalah TPS 6 Desa Tempirai, TPS 8 Desa Babat, serta TPS 9 dan 10 Desa Air Hitam.

"Dari fakta persidangan mahkamah menilai dan memutuskan telah terjadi pelanggaran pemilihan di Kabupaten PALI terutama di empat TPS. Sehingga diperlukan pemungutan suara ulang di empat TPS yang ada," kata Anwar Usman dalam sidang Pleno Sengketa Pilkada dilakukan terbuka dan virtual, Senin, 22 Maret 2021.

MK menilai terdapat dua pelanggaran krusial dalam pelaksanaan Pilkada PALI. Yakni adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan adanya pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top