-->

Optimalkan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar, Sumsel Bentuk Satgas PBB-KB

"Sesuai dengan arahan Gubernur Herman Deru, kita membentuk Satgas ini guna optimalkan penerimaan daerah (APBD) atau pendapatan daerah melalui pajak bahan bakar pada perairan laut maupun sungai di Sumsel," ujar Sekda Sumsel, Nasrun Umar.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Untuk optimalkan pendapatan daerah melalui pajak bahan bakar pada perairan laut maupun sungai, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

"Sesuai dengan arahan Gubernur Herman Deru, kita membentuk Satgas ini guna optimalkan penerimaan daerah (APBD) atau pendapatan daerah melalui pajak bahan bakar pada perairan laut maupun sungai di Sumsel," ujar Sekda Sumsel, Nasrun Umar.

Hal tersebut diutarakan Nasrun Umar yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Satgas PBB-KB saat memimpin rapat guna melakukan tindak lanjut Penyusunan Rencana Aksi Satgas Pengawasan PBB-KB pada Perairan/Laut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat.  

Setelah diresmikan dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Pemprov Sumsel langsung gelar tindak lanjut Rapat Rencana Aksi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Kamis, 11 Februari 2021 lalu.

Sekda menyebut, guna mewujudkannya dilakukan sosialisasi selama 2 minggu dan optimalkan beberapa titik sambil melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung pertama di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin serta Posko Induk di Bappenda Sumsel.

"Perlu sinkronisasi dalam melaksanakan aksi tugas ini, yaitu pengecekan titik maupun kesiapan posko pembantu serta persiapan para personilnya melibatkan berbagai instansi seperti TNI dan Polri, KSOP Palembang, Lanal Palembang serta OPD Provinsi Sumsel dan kabupaten atau kota yang terkait," tutupnya. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top