Korupsi Pengadaan Benih Jagung Bantuan Kementan, Kejati Lampung Tetapkan 3 Tersangka

"Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Heffinur, saat menggelar press conference.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bantuan benih jagung oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk mewujudkan swasembada jagung yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung.

"Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Heffinur, saat menggelar press conference, Kamis.

Ketiga tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan benih jagung untuk Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 itu, masing-masing berinisial EY, IMA dan HRR. Dua tersangka, yakni EY dan IMA merupakan oknum ASN di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, sedangkan HRR seorang rekanan.

Heffinur menyebut, kasus ini bermula dari adanya program pemerintah pusat di Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada jagung tahun 2017. "Penetapan ketiga tersangka berdasarkan keterangan 25 saksi dan alat-alat bukti yang ada," ungkapnya.

Dalam pengajuan benih jagung itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar. Seharusnya, dana tersebut dipergunakan untuk pembelanjaan benih varietas hibrida asal pabrikan sebanyak 60 persen dan varietas hibrida dari Balitbangtan sebanyak 40 persen. 

Dalam proses penyidikan, diperoleh fakta bahwa PT DAPI yang ditunjuk sebagai distributor untuk melaksanakan kontrak dengan nominal Rp15 miliar nyatanya tidak mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI melainkan hanya melaksanakan proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA. 

Karena tidak mendapat dukungan dari produsen dimaksud, sehingga terjadi pembelian benih di pasar bebas dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Atas temuan tersebut adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar atau kedaluwarsa dan benih tidak bersertifikat senilai lebih kurang Rp 8 miliar dan saat ini proses penghitungan kerugian keuangan negara sedang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ketiganya disangkakan dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (riz/ed/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top