Komisi X Apresiasi Kementerian Parekraf Memperbolehkan Pelaksanaan Seni Pertunjukan

“Kami mengapresiasi atas koordinasi efektif (Kementerian Parekraf) dengan Kapolri yang semoga dan ini sudah dimulai, kita apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Syaiful saat memimpin rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda

JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) atas diperbolehkannya pelaksanaan seni pertunjukan. 

“Kami mengapresiasi atas koordinasi efektif (Kementerian Parekraf) dengan Kapolri yang semoga dan ini sudah dimulai, kita apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Syaiful saat memimpin rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, hal ini menjadi angin segar bagi seluruh pekerja seni yang aktivitasnya sempat terhenti karena terdampak pandemi Covid-19.

Selama pandemi, berbagai tempat seni pertunjukan ditutup. Dampaknya bukan hanya ke masyarakat yang kehilangan hiburan, tetapi juga terhadap pelaku seni itu sendiri. 

Dari sisi ekonomi, jelas para pelaku industri itu terdampak. Namun dari sisi kreativitasnya sendiri, terjadi penurunan daya karena minimnya ruang berekspresi.

Politisi Fraksi PKB ini menyebut, semua pelaku seni nasional maupun tradisional yang ada di daerah, semua para pelaku seni pertunjukan yang levelnya besar di seluruh Indonesia, serta semua even yang sifatnya rutin tahunan, kemungkinan akan bisa dilaksanakan mulai bulan juli mendatang.

“Ini yang sangat ditunggu-tunggu. Karena, di mata teman-teman pelaku ini, semuanya catatan pentingnya adalah pariwisata akan reborn kalau seni pertunjukan sudah diperbolehkan,” imbuh politisi dapil Jawa Barat VII itu.

Di sisi lain, Syaiful Huda mengingatkan kepada Kementerian Parekraf untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar ketika akan mengembangkan konsep destinasi wisata terintegrasi dengan destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas.

“Komisi X sudah sering menyampaikan bahwa pembangunan dan pengembangan destinasi prioritas dan super prioritas tidak mengabaikan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top