Cegah Imigran Ilegal, Meksiko Perketat Perbatasan Selatan dengan Guatemala

Meksiko berencana memperkuat penegakan perbatasan di sepanjang wilayah selatannya untuk membendung peningkatan tajam migran yang secara ilegal memasuki negara itu untuk menuju Amerika Serikat.

Foto: Reuters

MEKSIKO, IPHEDIA.com - Meksiko melakukan langkah-langkah baru untuk mencegah penyeberangan ilegal di perbatasan selatan dengan Guatemala, termasuk menempatkan polisi militer dan menggunakan drone untuk memantau titik masuk, kata lembaga migrasi nasional (INM), Jumat waktu setempat.

Meksiko berencana memperkuat penegakan perbatasan di sepanjang wilayah selatannya untuk membendung peningkatan tajam migran yang secara ilegal memasuki negara itu untuk menuju Amerika Serikat.

Banyak migran yang memasuki Meksiko berharap mereka bisa mendapatkan suaka di Amerika Serikat. Ribuan berasal dari tiga negara Amerika Tengah dengan tingkat kekerasan dan kemiskinan yang tinggi.

INM mengatakan langkah-langkah itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak-anak dari Amerika Tengah yang digunakan oleh geng-geng kriminal sebagai sarana memfasilitasi perjalanan para migran ke utara.

Sejak 1 Maret, INM mengatakan telah mendaftarkan 4.180 anak dan remaja bepergian tanpa izin melalui Meksiko, beberapa dengan anggota keluarga yang lebih tua, dan beberapa tanpa pendamping, melansir Reuters.

INM mengatakan apa yang disebut "pemandu" meminta orang-orang untuk membawa anak-anak agar lebih mudah memasuki Amerika Serikat.

Langkah-langkah yang lebih ketat di perbatasan Meksiko dengan Guatemala, yang juga melarang penyeberangan yang tidak penting seperti pariwisata, akan diberlakukan selama sebulan dengan potensi untuk diperbarui. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top