Bengkulu Bebaskan Pajak Kendaraan Roda Dua

"Resmi berlaku mulai hari ini dan berlaku di semua gerai Samsat di Bengkulu," kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, saat konferensi pers di kantor Gubernur Bengkulu.



BENGKULU, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu secara resmi memberlakukan pembebasan pajak kendaraan roda dua di bawah 150 cc yang sudah tercatat di Samsat Bengkulu, mulai Senin, 8 Maret dan berlaku hingga Desember 2021, akhir tahun ini.

"Resmi berlaku mulai hari ini dan berlaku di semua gerai Samsat di Bengkulu," kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, saat konferensi pers di kantor Gubernur Bengkulu, Senin.

Pemberlakuan kebijakan ini dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu Nomor C.163.BPKD tahun 2021 tentang pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak motor dalam Provinsi Bengkulu.

Masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak motor dapat mendatangi fasilitas samsat terdekat untuk mengurus pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua.

Rohidin mengatakan, kebijakan pembebasan pajak kendaraan roda dua ini diambil sebagai upaya peningkatan produktifitas masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. Sehingga pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) akibat kebijakan ini akan ditutupi dari sektor pendapatan daerah lainnya.

Ia menyebut, pembebasan pajak yang dimaksud, yaitu pembebasan tunggakan pajak dan denda. Namun, untuk pajak di tahun berjalan tetap harus dibayar.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan roda dua milik pemerintah atau kendaraan dinas. Kendaraan roda dua dengan pelat merah tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor P.408.BPKD tahun 2020.

Mengenai program ini, Gubernur Bengkulu meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini, khususnya yang berkaitan dengan penarikan pajak dan pendapatan daerah gencar untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Noni Yuliesti mengatakan, program ini ditargetkan bisa merelaksasi 200 ribu kendaraan roda dua agar kembali membayar pajak.

Di Provinsi Bengkulu, jelas dia, saat ini ada sekitar 900 ribu kendaraan roda dua yang tersebar, tetapi yang tercatat aktif membayar pajak hanya sekitar 300 ribu kendaraan saja.

"Selama ini pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di Bengkulu mencapai Rp257 miliar dan ditargetkan program ini dapat merelaksasi sekitar 200 ribu pemilik kendaraan roda dua aktif kembali membayar pajak," jelas Noni Yuliesti. 

Dia berharap dengan adanya pembebasan pajak ini, dapat menstimulasi para wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Sehingga PAD pun dapat bertambah dengan adanya wajib pajak yang selama ini enggan membayar pajak karena ada tunggakan pajak motor, mulai mau membayar pajak di tahun berjalan. (yl/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top