Bandar Narkoba Mantan Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati

"Kelima terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa," kata JPU Kejari Palembang, Indah Kumala Dewi.


Ilustrasi

PALEMBANG, IPHEDIA.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menuntut mantan anggota DPRD Kota Palembang, Doni Timur (30) dan empat terdakwa lainnya dengan pidana mati dalam sidang virtual, di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis.

"Kelima terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa," kata JPU Kejari Palembang, Indah Kumala Dewi, saat membacakan tuntutannya.

Berdasarkan fakta dipersidangan, mantan anggota DPRD Kota Palembang dan keempat rekannya ini turut terlibat peredaran narkoba lintas negara. Dari mereka disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat empat kilogram dan 21.000 butir pil ekstasi.

Dalam dakwaannya kelima terdakwa hanya diketahui sebagai bandar narkotika lintas provinsi, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap para terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika Indonesia-Malaysia.

Hal yang sama diungkapkan Kasi Pidum Kejari Palembang, Agung Ary Kesuma. Tuntutan pidana mati terhadap Doni dan keempat rekannya diberikan setelah tim JPU menimbang berbagai fakta-fakta dalam persidangan, termasuk barang bukti yang diamankan bersama para terdakwa.

"Mereka juga jaringan lintas negara yang dalam fakta persidangan diketahui ada seorang bandar di Malaysia berinisial RZ dan kini masih buron," ujar Agung.

Khusus terdakwa Doni, JPU memperberat tuntutannya karena saat ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI tersangka Doni masih berstatus sebagai anggota DPRD Kota Palembang.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua PN Palembang, Bongbongan Silaban kali ini dilanjutkan pekan depan dengan agenda kelima terdakwa akan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaannya. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top