Amankan Lahan di OKU Sumatera Selatan, PT KAI Divre IV Tanjungkarang Gandeng BPN

“Kita lakukan MoU ini agar aset-aset milik PT KAI tidak dirusak dan dialihfungsikan untuk menjadi daerah perumahan atau lainnya,” kata Saiful Alam.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Untuk mendapatkan sertifikat agar terhindar dari okupasi oleh warga, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjungkarang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengamanan aset lahan tanah tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT KAI Divre IV Tanjungkarang bersama BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat.

Kepala BPN OKU, Abdulah Adrizal mengatakan, sampai saat ini untuk di wilayah OKU sendiri banyak aset PT KAI yang diokupasi penduduk, baik itu dengan diketahui maupun tidak diketahui.

"Legalitasnya perlu diperjelas untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perebutan aset," katanya.

Menurutnya, ada dua aspek kunci dalam kerja sama ini, yakni pendaftaran aset lahan milik PT KAI kepada BPN agar mendapatkan sertifikat. Penegasan aspek fisik dari aset tanah yang ada tersebut antara lain agar terhindar dari okupasi oleh warga.

“Karena kita ketahui masih banyak aset BUMN, aset negara, atau kementerian yang masih banyak belum tertib. Ini menjadi bagian dari dokumentasi tanah di Indonesia,” jelas Abdullah.

Sementara itu, Plt Executive Vice President (EVP) PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Muh Saiful Alam menyebut, penyertifikatan lahan itu berorientasi pada pengoptimalan fungsi aset yang ada berkaitan dengan berlangsungnya operasional transportasi massal kereta api untuk wilayah Divre IV Tanjungkarang.

Dia menyebut, aset tanah PT KAI Divre IV Tanjungkarang yang perlu disertifikatkan ada sekitar 700 ribu meter persegi dengan rasio cakupan dari Tarahan, Lampung hingga Tanjung Rambang mendekati Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

“Kita lakukan MoU ini agar aset-aset milik PT KAI tidak dirusak dan dialihfungsikan untuk menjadi daerah perumahan atau lainnya,” kata Saiful Alam.

Dengan dilakukan MoU ini, jelas dia, maka banyak sekali keuntungan yang berlaku seperti pendaftaran sertifikat  tanah, penanganan permasalahan aset lainnya, pertukaran data dan informasi terkait aset tanah PT KAI, pemanfaatan  prasarana, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Semoga dengan adanya MoU ini masyarakat jadi paham dan mengerti bahwa aset yang dimiliki oleh PT KAI milik negara dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum, kecuali dengan sistem sewa lahan," jelasnya. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top