Aksi Protes di Dekat Istana Raja, Puluhan Pengunjuk Rasa Thailand Terluka

Para pengunjuk rasa menuntut reformasi monarki, melanggar tabu tradisional, dan menganggap konstitusi yang dirancang oleh militer setelah kudeta 2014 memberi raja terlalu banyak kekuasaan.

Foto: Reuters

BANGKOK, IPHEDIA.com - Lebih dari 30 warga sipil dan polisi terluka dalam protes anti-pemerintah di Thailand, kata sebuah pusat medis darurat pada Minggu setelah polisi menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstrasi pada malam sebelumnya.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan polisi memukul dan menginjak orang-orang dan lainnya melarikan diri dari polisi dengan perlengkapan anti huru hara dan beberapa meninggalkan sepeda motor mereka. 

Video lain menunjukkan orang-orang berlindung dari gas air mata di restoran McDonald's. Tiga belas petugas polisi dan 20 lainnya terluka, kata Pusat Medis Erawan.

Polisi mengatakan pada Minggu tindakan mereka sesuai dengan standar internasional dan bahwa 20 pengunjuk rasa ditangkap karena melanggar undang-undang pertemuan publik dan menghina monarki.

"Kekerasan berasal dari pihak pengunjuk rasa dan polisi harus membela hukum dan melindungi harta nasional," kata wakil kepala polisi Bangkok, Piya Tavichai, kepada wartawan.

Menanggapi pernyataan itu, para pengunjuk rasa mengelak. "Kekerasan datang dari polisi dulu, menggunakan gas air mata dan meriam air sebelum pengunjuk rasa melakukan sesuatu," kata aktivis Rukchanok Srinork, 27, yang berada di antara pengunjuk rasa.

"Mereka memiliki helm, perisai, pelatihan pengendalian massa, jika ada batu, angkat perisaimu," tambah dia, melansir Reuters.

Potret raja dirusak pada protes Sabtu malam, yang menarik lebih dari 1.000 orang. Protes anti-pemerintah bulan ini menyebabkan lebih dari 20 pengunjuk rasa terluka.

Gerakan protes pemuda Thailand mulai muncul tahun lalu dan telah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, seorang pensiunan jenderal angkatan darat yang merebut kekuasaan pada tahun 2014 dari pemerintah terpilih.

Para pengunjuk rasa mengatakan dia merekayasa proses yang melestarikan pembentukan monarki militer dan membuatnya tetap berkuasa setelah pemilu 2019. Prayuth dan pendukungnya menolak pernyataan itu.

Para pengunjuk rasa menuntut reformasi monarki, melanggar tabu tradisional, dan menganggap konstitusi yang dirancang oleh militer setelah kudeta 2014 memberi raja terlalu banyak kekuasaan. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top