Uni Eropa dan AS Prihatin Atas Deportasi Warga Negara Myanmar Oleh Malaysia

Malaysia pada Selasa mengirim 1.086 warga Myanmar kembali ke tiga kapal angkatan laut yang dikirim oleh Myanmar, sebuah tindakan yang menurut kelompok hak asasi dapat membahayakan nyawa orang yang dideportasi.

Foto: Reuters

KUALA LUMPUR, IPHEDIA.com - Uni Eropa dan Amerika Serikat pada Kamis menyatakan keprihatinan atas deportasi massal Malaysia pekan ini terhadap warga negara Myanmar setelah kudeta militer yang bertentangan dengan perintah pengadilan yang menghentikan rencana tersebut.

Malaysia pada Selasa mengirim 1.086 warga Myanmar kembali ke tiga kapal angkatan laut yang dikirim oleh Myanmar, sebuah tindakan yang menurut kelompok hak asasi dapat membahayakan nyawa orang yang dideportasi.

Para aktivis mengatakan pencari suaka termasuk di antara mereka yang akan dideportasi, termasuk dari Chin, Kachin dan orang-orang yang datang ke Malaysia untuk melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di rumah.

Malaysia mengatakan tidak mengirim kembali pencari suaka atau pengungsi Rohingya. Uni Eropa mengatakan pihaknya sangat menyesalkan langkah otoritas Malaysia untuk melanjutkan deportasi meskipun ada perintah pengadilan dan juga prihatin dengan penggunaan kapal angkatan laut.

"Kami berharap pihak berwenang Malaysia menghormati keputusan pengadilan Malaysia, dan kami menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip non-refoulement," kata juru bicara Uni Eropa kepada Reuters.

Blok tersebut mengatakan sebelumnya telah mendesak Malaysia untuk membatalkan rencana tersebut. Amerika Serikat meminta negara-negara di kawasan itu untuk menunda pemulangan apa pun sehubungan dengan kudeta militer 1 Februari, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Rabu.

Amerika Serikat dan misi Barat lainnya telah berusaha menghalangi Malaysia untuk melanjutkan deportasi dan mendesak pemerintah untuk mengizinkan badan pengungsi PBB untuk mewawancarai para tahanan.

Mereka juga mengatakan Malaysia melegitimasi pemerintah militer Myanmar dengan bekerja sama dengan junta, kata sumber tersebut.

Beberapa anggota parlemen oposisi Malaysia pada Rabu mengatakan pembangkangan pemerintah terhadap perintah pengadilan bisa berarti penghinaan terhadap pengadilan. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top