Tujuh Kepala Daerah Terpilih di Lampung Dilantik Secara Tatap Muka dengan Menerapkan Prokes dan Jumlah Terbatas

"Lampung diperbolehkan melaksanakan pelantikan tujuh bupati dan walikota secara tatap muka," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) memperbolehkan tujuh kepala daerah terpilih di Provinsi Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 dilantik secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dan jumlah terbatas.

"Lampung diperbolehkan melaksanakan pelantikan tujuh bupati dan walikota secara tatap muka," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, Rabu.

Adapun ketujuh kabupaten/kota yang melaksanakan pelantikan bupati dan walikotanya itu, masing-masing Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Timur (Lamtim), Lampung Selatan (Lamsel), Pesawaran dan Waykanan. 

Sementara, satu kabupaten lainnya, yakni Pesisir Barat masih menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pelantikan bupati-wakil bupatinya masih ditunda.

Sekdaprov menyampaikan, pelantikan ketujuh bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada Jumat, 26 Februari 2021. 

Dengan penerapan protokol kesehatan ketat, seremoni pelantikan hanya dihadiri bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota terpilih beserta istri.

"Pelantikan menerapkan protokol kesehatan ketat sebab kita harus menjaga kepercayaan pemerintah pusat bahwa kita bisa melaksanakan pelantikan dengan baik," katanya.

Tak hanya dilakukan di Lampung, pelantikan kepala daerah secara tatap muka ini juga dilakukan di sejumlah daerah lain meski sebagian besar masih melakukan secara daring. (riz/yo/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top