Protes Anti Kudeta Bergema di Yangon, Myanmar

Partai pemenang Nobel Perdamaian yang ditahan itu menyerukan pembebasannya oleh junta yang merebut kekuasaan pada Senin dan menahannya di lokasi yang dirahasiakan serta menuntut pengakuan atas kemenangannya dalam pemilihan 8 November.


Foto: Reuters via Yahoo


YANGON, IPHEDIA.com - Suara gaduh knalpot dan klakson mobil bergema di kota terbesar Myanmar, Yangon, Selasa malam waktu setempat, dalam protes luas pertama terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Partai pemenang Nobel Perdamaian yang ditahan itu menyerukan pembebasannya oleh junta yang merebut kekuasaan pada Senin dan menahannya di lokasi yang dirahasiakan serta menuntut pengakuan atas kemenangannya dalam pemilihan 8 November.

Seorang pejabat senior dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan dia telah mengetahui jika Aung San Suu Kyi berada di  tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw, setelah perebutan kekuasaan terakhir militer di negara yang dirusak selama beberapa dekade oleh pemerintahan militer.

Militer telah menolak untuk menerima kemenangan telak pemilihan NLD, dengan alasan tuduhan penipuan yang tidak berdasar. Tentara menahan para pemimpin NLD, menyerahkan kekuasaan kepada komandannya, Jenderal Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, utusan Myanmar dari badan dunia tersebut, Christine Schraner Burgener, mendesak Dewan Keamanan untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.

Dewan sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat.

Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu. Seorang diplomat dengan misi PBB di China mengatakan akan sulit untuk mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut.

"Kami berpandangan bahwa setiap tindakan Dewan harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari meningkatnya ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu, melansir Reuters, Rabu.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengambilalihan itu ditetapkan sebagai kudeta yang memicu pembatasan bantuan luar negeri.

Bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

Sementara, Pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan menjatuhkan kembali sanksi kepada para jenderal yang merebut kekuasaan. (rts/ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top