-->

Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah, Gubernur Babel: Prioritaskan Kegiatan Padat Karya

"Prioritaskan kegiatan yang segera dilelang pada pekerjaan padat karya, yang menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja lokal," kata Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman

PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memprioritaskan kegiatan dalam anggaran dan belanja daerah pada pekerjaan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

"Prioritaskan kegiatan yang segera dilelang pada pekerjaan padat karya, yang menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja lokal," kata Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, saat rakor paparan hasil refocusing anggaran dan belanja daerah secara virtual, Jumat.

Kegiatan ini menindaklanjuti ketentuan pelaksanaan refocusing Tahun Anggaran (TA) 2021 yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021. 

Erzaldi mengatakan, berdasarkan surat edaran Kemenkeu, maka perlu menentukan skala prioritas kegiatan yang segera dilelang dan mana kegiatan yang ditunda. Pemprov Babel juga harus menyisir kembali anggaran-anggaran yang dapat ditunda sesuai dengan arahan surat edaran tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani menjelaskan, surat edaran itu diterbitkan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Perlu dilakukan refocusing anggaran transfer ke daerah TA 2021.

Adapun anggaran yang terkena refocusing adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021. 

"Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19," jelasnya.

Selajutnya, penggunaan dana insentif daerah (DID) TA 2021. Dengan ketentuan yang pertama, paling sedikit 30 persen dari total dana yang diterima pemerintah daerah.

Terakhir, jelas dia, refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 yang belum dikontrakkan, agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal, dengan berpedoman pada petunjuk operasional DAK Fisik. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top