Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Siap Cegah Korupsi Terintegrasi KPK

Dari 7 fokus area progres keberhasilan wilayah Kepulauan Bangka Belitung, persentase yang dicapai Babel, di antaranya Pengadaan Barang dan Jasa (91,6%), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100,0%), APIP (83,0%), dan Manajemen ASN (76,0%).



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap melakukan pencegahan terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Hal ini sebagai upaya pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang bisa masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. 

Dari 7 fokus area progres keberhasilan wilayah Kepulauan Bangka Belitung, persentase yang dicapai Babel, di antaranya Pengadaan Barang dan Jasa (91,6%), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100,0%), APIP (83,0%), dan Manajemen ASN (76,0%).

Sementara, tiga fokus area lainnya yang masih harus ditingkatkan, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD (63,0%), Optimalisasi Pajak Daerah (48,5%) dan Manajemen Aset Daerah (59,8%), dengan nilai capaian MCP sebesar 75,29%.

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah mengatakan, ketiga fokus area yang masih di bawah passing grade tersebut akan lebih ditingkatkan lagi.

"Tiga fokus area kita yang masih kurang akan kita pacu," kata Abdul Fatah saat rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung melalui aplikasi zoom meeting dengan KPK, Kamis.

Terkait optimalisasi pajak daerah, kata dia, masih banyak potensi di Babel yang bisa digali dan pihaknya akan terus mencari potensi yang bisa mendapatkan pajak. Upaya optimalisasi pajak daerah ini masih membutuhkan regulasi tertentu.

"Untuk hal-hal yang bisa mendatangkan pajak, masih butuh regulasi dan dibenarkan secara regulasi bahwa objek pajak tersebut memang bisa dilakukan," ujarnya.

Perihal yang sama disampaikan Inspektur Babel, Susanto. Ia menjelaskan, pengelolaan pajak membutuhkan inovasi untuk lebih mengintensifkannya.

"Kita akan mengintensifkan tagihan-tagihan atau tunggakan-tunggakan pajak. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita, terutama di masa pandemi ini. Ini perlu inovasi dari Bakuda bagaimana mengintensifkannya," imbuh Susanto.

Sementara untuk area fokus manajemen aset, Susanto menyebut harus ada pengelolaan aset yang lebih disiplin. Nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan Bakuda, Biro Pemerintahan dan pemangku-pemangku aset.

"Untuk manajemen aset nanti kita akan berkoordinasi, karena ini berkaitan dengan banyaknya aset yang belum memiliki bukti kepemilikan. Kemudian, ada juga aset yang sudah rusak tapi masih tercantum sebagai aset tetap," jelas Susanto. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top