Mosi Tidak Percaya, Selamatkah Perdana Menteri Thailand dari Tuduhan Itu? Ini Jawabannya

Selain perdana menteri, sembilan menteri lainnya juga selamat dari pemungutan suara. Itu menandai ujian tidak percaya kedua yang dihadapi pemerintah Prayuth sejak menjabat pada Juli 2019.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha (Foto: AP)

BANGKOK, IPHEDIA.com - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, Sabtu, selamat dari mosi tidak percaya di parlemen di tengah tuduhan bahwa pemerintahnya salah mengelola ekonomi, ceroboh penyediaan vaksin Covid-19, melanggar hak asasi manusia dan mendorong korupsi.

Selain perdana menteri, sembilan menteri lainnya juga selamat dari pemungutan suara. Itu menandai ujian tidak percaya kedua yang dihadapi pemerintah Prayuth sejak menjabat pada Juli 2019, menyusul pemilihan yang diperebutkan setelah Prayuth merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 sebagai panglima militer. 

Pada Februari tahun lalu, Prayuth dan lima menteri kabinet dengan mudah mengalahkan mosi tidak percaya di majelis rendah.

Dalam mosi terbaru, pemerintahnya juga dikritik karena menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempromosikan pejabat polisi dan mendirikan unit siber untuk menyerang kritik pemerintah di media sosial, di antara keluhan lainnya.

Tetapi tuduhan yang lebih serius adalah bahwa Prayuth telah memperdalam perpecahan dalam masyarakat dengan menggunakan monarki sebagai perisai terhadap kritik terhadap pemerintahannya.

Gerakan protes yang dipimpin mahasiswa telah berkampanye sejak tahun lalu agar Prayuth dan pemerintahannya mundur. Mereka ingin konstitusi diubah agar lebih demokratis, dan agar monarki direformasi agar lebih akuntabel.

“Kesalahan terbesar Prayuth adalah dia tidak memahami prinsip-prinsip monarki konstitusional,” kata Pita Limjaroenrat, pemimpin oposisi Move Forward Party, melansir AP.

“Dia menggunakan monarki untuk melindungi dirinya sendiri setiap kali dia dikritik atau ditentang. Ini tindakan jahat, membuatnya tidak lagi memenuhi syarat menjadi perdana menteri,” ujarnya.

Tuduhannya merujuk pada penegakan Pasal 112 dalam KUHP yang juga dikenal dengan hukum lese majeste. 

Prayuth mengatakan pada bulan Juni tahun lalu bahwa Raja Maha Vajiralongkorn telah menyatakan keinginannya agar pemerintah tidak menggunakan undang-undang tersebut untuk mencemarkan nama baik kerajaan untuk menuntut pengunjuk rasa pro-demokrasi. (ap/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

Back to Top