-->

Komisi V DPR RI Dorong Penguatan Kelembagaan KNKT

“Lakukan penguatan KNKT, baik dari segi perundang-undangan, kelembagaan, anggaran, SDM investigator, dan sarana prasarana,” kata Suryadi dalam siaran pers.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama

JAKARTA, IPHEDIA.com - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mendorong pemerintah untuk segera melakukan penguatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dari segi kelembagaan. 

Penguatan yang diharapkan, berupa anggaran, SDM investigator, serta sarana prasarana yang baik bagi lembaga tersebut. 

“Lakukan penguatan KNKT, baik dari segi perundang-undangan, kelembagaan, anggaran, SDM investigator, dan sarana prasarana,” kata Suryadi dalam siaran pers, Senin. 

KNKT telah menyampaikan laporan pendahulu terkait jatuhnya pesawat Sriwajaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021 lalu. Menanggapi laporan tersebut, Suryadi mengapresiasi kinerja KNKT dan mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap berbagai fakta dalam laporan tersebut. 

"Saya harap KNKT segera dapat menemukan penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Selain itu, Suryadi juga menyoroti bahwa selama ini sebagian besar rekomendasi KNKT terhadap investigasi kecelakaan penerbangan banyak yang belum tuntas ditindaklanjuti. 

Menurut dia, hal ini tersirat dari penilaian ICAO tahun 2017 terhadap keselamatan penerbangan Indonesia di mana terdapat dua komponen Skor EI (Effective Implementation) Indonesia tersebut yang nilainya di bawah rata-rata global.

“Yang pertama, yaitu skor CE1 nilainya sebesar 72,73 sementara nilai rata-rata global yaitu 75,75. Hal ini terkait dengan pembentukan Undang-Undang Penerbangan yang mendukung sistem penerbangan sipil dan fungsi peraturan negara yang sesuai dengan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional," kata politisi PKS itu.

Sedangkan, hal yang kedua, menurut Suryadi, adalah skor CE8 yang nilainya sebesar 49,12 sedangkan nilai rata-rata global yaitu 51,81, yang terkait dengan pelaksanaan proses dan prosedur untuk menyelesaikan kekurangan yang diidentifikasi berdampak pada keselamatan penerbangan.

Suryadi juga menyatakan bahwa hasil investigasi KNKT atas beberapa peristiwa kecelakaan di masa lalu, disebabkan oleh beberapa faktor yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mekanisme pengawasan.

Pengawasan itu, jelas dia, baik dari internal maskapai penerbangan maupun tata kelola pengawasan dari pihak otoritas penerbangan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

“Tidak tuntasnya tindak lanjut hasil investigasi KNKT mungkin saja berkaitan dengan fakta bahwa KNKT secara administratif masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemenhub, sehingga mungkin menyebabkan rekomendasi KNKT tidak memiliki kekuatan,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu.

Suryadi menilai PP Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi juga masih lemah. Selain itu dari segi kelembagaan, KNKT bukanlah organisasi yang mandiri. 

Ia mengemukakan, menurut Perpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT Pasal 3, KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun menurut Perpres yang sama Pasal 9, dalam melaksanakan tugasnya KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top