Ketua Banggar DPR RI: Keberhasilan Vaksinasi Faktor Penentu Pemulihan Ekonomi Nasional

Menurut Said, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan pandemi Covid-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.


Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah

JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai, keberhasilan program vaksinasi dapat menjadi salah satu faktor penentu (game changer) bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut Said, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan pandemi Covid-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri dan memperkuat fundamental ekonomi. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang,” ujar Said dalam siaran pers-nya, Senin.

Said menjelaskan, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, menurutnya, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting.

Memang, pada Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32 persen.

Tetapi, setelah itu tren pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan angka membaik. Bahkan, di triwulan III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen.

"Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Semua indikator, lanjut Said, baik dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan.

"Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran Covid-19. Sehingga, akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Said.

Selain program vaksinasi, Said menegaskan program PEN tetap akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga perlu terus ditingkatkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita akan terus mengawal agar Program PEN 2021, jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," ujar Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Di sisi lain, secara global saat ini negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menikmati aliran modal dari pasar Internasional.

Kondisi ini, menurutnya, sebagai dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang memberlakukan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE), yaitu dengan melakukan pembelian obligasi besar-besaran, guna menambah likuiditas serta membangkitkan perekonomian AS yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Meski demikian, legislator dapil Jawa Timur XI itu mengingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia perlu waspada terhadap titik balik kebijakan moneter di AS tersebut. Sebab, kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung diakibatkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian AS sendiri.

"Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi hingga akhirnya menghentikan QE. Kebijakan tersebut akan memperkuat Dolar AS dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah taper tantrum," ujar Said.

Oleh sebab itu, lanjut Said, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat ke depannya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top