Facebook Blokir Konten Berita di Australia karena Disuruh Bayar, PM: Kembali ke Meja Perundingan

Keputusan tiba-tiba Facebook untuk menghentikan warga Australia membagikan berita di situs dan melucuti halaman outlet berita dalam dan luar negeri juga menghapus beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat, menyebabkan kemarahan yang meluas.



CANBERRA, IPHEDIA.com - Facebook (FB) kembali ke meja perundingan, kata Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada Sabtu setelah raksasa teknologi tersebut minggu ini memblokir berita di situsnya di negara itu.

Keputusan tiba-tiba Facebook untuk menghentikan warga Australia membagikan berita di situs dan melucuti halaman outlet berita dalam dan luar negeri juga menghapus beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat, menyebabkan kemarahan yang meluas.

Perusahaan telah "untuk sementara berteman dengan kami lagi," kata Morrison pada konferensi pers di Sydney, melansir Reuters. "Yang membuat saya senang adalah Facebook kembali ke meja perundingan."

Facebook secara terbuka mengindikasikan tidak ada perubahan dalam penentangannya terhadap undang-undang yang diusulkan yang mewajibkan platform media sosial untuk membayar tautan ke konten berita. Morrison tidak ditanyai tentang itu.

Bendahara Australia, Josh Frydenberg, mengatakan pada Jumat bahwa dia telah berbicara dengan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, dan pembicaraan lebih lanjut diharapkan terjadi pada akhir pekan. Tidak jelas apakah pembicaraan itu telah terjadi.

Kebuntuan terjadi ketika Australia berjanji untuk terus maju dengan undang-undang penting tersebut, yang dapat menjadi preseden global karena negara-negara seperti Kanada menyatakan minatnya untuk mengambil tindakan serupa.

Undang-undang Australia, yang akan memaksa Facebook dan Google Alphabet Inc untuk mencapai kesepakatan komersial dengan penerbit Australia atau menghadapi arbitrase wajib, telah membebaskan majelis rendah parlemen dan diharapkan akan disahkan oleh Senat dalam minggu depan.

Simon Milner, direktur kebijakan-kebijakan Asia-Pasifik Facebook untuk wilayah Asia-Pasifik, dikutip pada Sabtu mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa perusahaan memiliki tiga keberatan utama terhadap undang-undang tersebut.

Facebook menolak untuk melakukan diskriminasi antara berbagai outlet berita yang meminta uang, model arbitrase yang memungkinkan badan independen untuk memilih satu pembayaran di atas pembayaran lainnya, dan kewajiban untuk memasuki negosiasi komersial dengan perusahaan media Australia, jelas Milner. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top