BKSAP Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata Konsep Sister City dengan Kerajaan Maroko

Pengembangan kerja sama ini bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Putu Supadma saat menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang pariwisata dengan Maroko, melalui konsep Sister City. 

Pengembangan kerja sama ini bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Putu Supadma saat menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah.  

Dikatakannya, pertemuan tersebut membahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin selama 60 tahun. Ia berharap kerja sama antar kedua negara dapat kian meningkat, khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan.

“Kita melihat kemungkinan membangun Sister City Bali dengan Marrakesh, karena melihat kedua negara ini mempunyai potensi pariwisata sangat besar," ujar Putu Supadma saat pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis. 

Dia menuturkan, saat ini sudah ada Sister City antara DKI Jakarta dengan Kota Casablanca (Maroko), Sumatera Barat dengan Fremantle, kota di Australia Barat.

Karena itu, menurutnya tidak menutup kemungkinan dijajaki Sister City antara Bali dengan Marrakesh, sebagai salah satu tujuan wisata di Maroko. 

Menurutnya, ada beberapa sektor kerja sama yang bisa ditingkatkan melalui program Sister City ini, antara lain sektor pariwisata dan budaya, sektor perdagangan hingga pemberdayaaan Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang pelayanan pariwisata (hospitality industry).

Terkhusus di bidang Pariwasata, lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, Maroko menjadi negara tujuan dari 14 juta wisatawan mancanegara. Sementara, selama tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 16 juta kunjungan. 

Dengan potensi tersebut, Putu menilai Maroko bisa menjadi hub bagi Indonesia, demikian juga sebaliknya. 

“Ini adalah salah satu win-win, dimana Maroko bisa menjadi hub untuk wisatawan Eropa yang mau ke Indonesia, sementara Indonesia menjadi hub untuk wisatawan Asia yang ingin berangkat ke Eropa bisa melalui Maroko," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Putu Supadma menambahkan, sebagai sesama tujuan wisata mancanegara, kedua negara dapat saling bertukar informasi dan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan hingga peningkatan kapasitas SDM yang berkontribusi di bidang pariwisata. 

"Sehingga kita mendapatkan pemahaman dalam pengelolaan masing-masing target wisatawan. Mengingat market terbesar kita adalah Asia dan Australia, sedangkan market terbesar mereka adalah Eropa," ungkapnya.

Ia berharap, peningkatan kerja sama Indonesia-Maroko tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, termasuk bagi pelaku UMKM untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dari dampak pandemi Covid-19. 

“Kita juga memiliki visi, jika jalur ini memberikan kontribusi, hubungan direct flight Marrakesh-Bali menjadi keniscayaan untuk menopang industri pariwisata kita,” terang politisi dapil Bali itu.

Selain itu, kedua pihak saling berbagi pengalaman dan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, BKSAP berencana untuk berkunjung dan menemui Kementerian Kesehatan Maroko guna membahas lebih lanjut mengenai pengendalian pandemi. 

“Bagaimana cara mereka untuk mendeteksi dini, dan saya nanti ingin menyampaikan bahwa kita memproduksi GeNose. GeNose ini juga bisa menjadi sebuah alat diplomasi kita ke depan dan bisa disuarakan di sana,” jelas Putu Supadma. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top