-->

Biden Kutuk Kudeta Militer Myanmar dan Ancam Berlakukan Kembali Sanksi AS

Biden mengutuk pengambilalihan militer dari pemerintah yang dipimpin sipil pada Senin waktu setempat dan penahanan pemimpin terpilih peraih Nobel, Aung San Suu Kyi. Hal ini dianggapnya sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.


Presiden AS, Joe Biden


WASHINGTON, IPHEDIA.com - Presiden AS, Joe Biden, mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta yang dilakukan oleh para pemimpin militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan mereka agar melepaskan kekuasaan.

Biden mengutuk pengambilalihan militer dari pemerintah yang dipimpin sipil pada Senin waktu setempat dan penahanan pemimpin terpilih peraih Nobel, Aung San Suu Kyi. Hal ini dianggapnya sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Krisis di Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama terhadap pengaruh China yang meningkat. Sikap itu kontras dengan pendekatan 'America First' yang sering dilakukan mantan Presiden Donald Trump.

Itu juga mewakili keselarasan kebijakan yang jarang terjadi antara sesama Demokrat Biden dan Partai Republik teratas ketika mereka bergabung dalam mengecam kudeta dan menyerukan konsekuensi.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam pernyataannya, melansir Reuters, Selasa.

“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” katanya.

Biden memperingatkan bahwa Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Burma di saat yang sulit ini.

“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” katanya.

Biden meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil. (rts/ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top