Pemerintah Hong Kong Sangat Menolak Laporan Kongres AS Soal UU Keamanan Nasional

Laporan itu mengatakan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing selama musim panas di bekas jajahan Inggris secara langsung mengancam hak warga Hong Kong atas proses hukum dan kebebasan berekspresi dan berserikat. 


Foto: The Straits Times

HONG KONG, IPHEDIA.com - Pemerintah Hong Kong mengatakan sangat keberatan dengan laporan Kongres AS yang mengkritik penanganan kota Beijing, dan menyebut laporan itu bias, bermotivasi politik serta tidak mencerminkan kebenaran.

"Menjaga keamanan nasional melalui undang-undang sejalan dengan praktik internasional," kata pemerintah pusat keuangan itu dalam sebuah pernyataan Jumat malam.

Laporan tahunan dari Komisi Eksekutif-Kongres bipartisan di China minggu ini mengatakan bahwa kerangka kerja "satu negara, dua sistem" di Hong Kong telah "dibongkar", sangat merongrong aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah lama diterapkan di kota itu.

Laporan itu mengatakan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing selama musim panas di bekas jajahan Inggris secara langsung mengancam hak warga Hong Kong atas proses hukum dan kebebasan berekspresi dan berserikat.

“Undang-undang tersebut jelas dimaksudkan untuk menargetkan, mengintimidasi, dan membungkam masyarakat sipil Hong Kong yang kuat,” katanya.

Hong Kong membantah bahwa bertentangan dengan tuduhan yang salah bahwa undang-undang tersebut merusak kerangka "satu negara, dua sistem", China memiliki hak untuk membuat undang-undang untuk masalah ini di bawah kerangka tersebut, melansir Reuters, Sabtu. (rts/ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top