PBB Setujui Daftar Kandidat Jalankan Pemerintahan Transisi Libya Hingga Pemungutan Suara Tahun Ini

Pemerintah transisi akan mengawasi persiapan pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan dan konflik yang telah membuat Libya terpecah belah dan menghancurkan ekspor minyak vitalnya yang menjadi tumpuan ekonomi negara itu.


Foto: Reuters


TUNIS, IPHEDIA.com - Para peserta perundingan perdamaian yang disponsori PBB di Libya telah menyetujui daftar kandidat yang berusaha memimpin pemerintahan transisi yang akan mempersiapkan negara Afrika Utara itu untuk pemilihan nasional pada akhir 2021, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah transisi akan mengawasi persiapan pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan dan konflik yang telah membuat Libya terpecah belah dan menghancurkan ekspor minyak vitalnya yang menjadi tumpuan ekonomi negara itu.

Sebanyak 75 peserta pada pembicaraan di Swiss, mulai dari tokoh regional dan suku hingga perwakilan dari faksi politik, akan memberikan suara minggu depan untuk memilih dewan presiden dan perdana menteri yang terdiri dari tiga orang.

Mereka akan memilih dari 24 kandidat untuk tiga jabatan dewan kepresidenan, sementara 21 orang bersaing untuk jabatan perdana menteri, menurut daftar PBB yang dirilis pada Sabtu waktu setempat.

Sementara, melansir Reuters, Minggu, pembicaraan yang didukung PBB telah berkembang, banyak warga Libya khawatir persaingan untuk mendapatkan jabatan bisa memicu pertempuran baru, mengungkap gencatan senjata yang sebagian besar telah diadakan sejak Oktober.

Libya telah terpecah sejak Muammar Gaddafi digulingkan pada tahun 2011, salah satu dari beberapa otokrat yang digulingkan setelah beberapa dekade berkuasa selama pemberontakan yang melanda dunia Arab.

Sejak 2014, kendali Libya telah dibagi antara pemerintah yang diakui secara internasional di barat, yang berbasis di ibu kota Tripoli, dan lawan-lawannya yang berbasis di Benghazi di timur. Masing-masing pihak juga bergulat dengan perpecahan internal, sementara kelompok bersenjata telah menguasai lembaga-lembaga utama negara. (rts/ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top