-->

Komnas PA/LPA Catat 26 Kasus Libatkan Anak di Bandarlampung, Pelaku Sebagian Besar Orang Terdekat Korban

Dari kasus-kasus yang melibatkan anak di Kota Bandarlampung itu, sebanyak 8 kasus perkaranya telah diteruskan ke proses hukum dan pengadilan. Sedangkan, sebanyak 7 kasus dapat diselesaikan secara mediasi antar pihak. 


Ketua Komnas PA/LPA Bandarlampung, Ahmad Apriliandi Passa


BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Sepanjang tahun 2020, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA/LPA) mencatat ada 26 laporan kasus yang melibatkan anak di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

"Ada 26 laporan kasus yang melibatkan anak," kata Ketua Komnas PA/LPA Bandarlampung, Ahmad Apriliandi Passa, Jumat.

Ia menjelaskan, data laporan tersebut masing-masing kasus pencabulan dan persetubuhan sebanyak 9 kasus, permasalahan pendidikan 9 kasus, sengketa anak 4 kasus, penelantaran anak 2 kasus, dan KDRT anak 2 kasus.

Dari kasus-kasus yang melibatkan anak di Kota Bandarlampung itu, sebanyak 8 kasus perkaranya telah diteruskan ke proses hukum dan pengadilan. Sedangkan, sebanyak 7 kasus dapat diselesaikan secara mediasi antar pihak.

Dari sejumlah kasus-kasus di tahun 2020, menurutnya, kasus yang paling mendapat sorotan yakni dugaan pencabulan atau sodomi yang dialami 11 anak di Way Halim, Bandarlampung, yang terjadi pada November 2020.

Untuk kasus pencabulan atau sodomi belasan anak itu kasusnya masih diproses oleh Polresta Bandarlampung. Sedangkan, kasus terbaru adalah pencabulan seorang anak oleh ayah tirinya.

Dari beberapa kasus yang melibatkan anak tersebut, jelas dia, pelaku kejahatan seksual pada anak kerap terjadi di lingkungan atau orang terdekat korban. Sehingga peningkatan kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar kejadian serupa tak terulang kembali. (rz/de/ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top