-->

Kabid Humas Polda Jatim: Ormas WN 88 Humas Mabes Polri Ilegal

"Saya pastikan bahwa organisasi tersebut tidak benar. Humas Mabes Polri tidak pernah membentuk organisasi semacam itu di setiap wilayah," kata Kombes Gatot Repli Handoko.




SURABAYA, IPHEDIA.com.com - Belum lama organisasi Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, kini muncul Organisasi Masyarakat (Ormas) WN 88 Humas Mabes Polri di wilayah Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Bahkan, mengatasnamakan setiap daerah harus mempunyai pengurusan organisasi tersebut.

Atas hal itu langsung mendapatkan respon dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes  Gatot Repli Handoko. Bahwa, organisasi yang mengatasnamakan WN 88 Humas Mabes Polri itu tidak benar adanya. Apalagi organisasi tersebut dibawahi oleh naungan Humas Mabes Polri.

"Saya pastikan bahwa organisasi tersebut tidak benar. Humas Mabes Polri tidak pernah membentuk organisasi semacam itu di setiap wilayah," kata Kombes Gatot Repli Handoko, Selasa.

Kombes Pol Gatot mengungkapkan, organisasi WN 88 yang beralamatkan di Banyuwangi itu Ilegal. Selain dari Humas Mabes dan jajaran Humas Polda Se-Indonesia juga tidak pernah membentuk organisasi tersebut.

"Itu organisasi ilegal, kami dari Mabes maupun jajaran Humas Polda se-Indonesia, tidak pernah membentuk organisasi apapun apalagi di setiap wilayah," lanjutnya.

Polda Jatim mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun instansi terkait yang ada di Jawa Timur jika ada organisasi yang mengatasnamakan WN 88 dari Humas Mabes Polri, kiranya masyarakat bisa mengabaikan dan tidak percaya serta bisa meminta konfirmasi secara langsung ke Polda Jatim.

"Saya mengimbau kepada masyarakat maupun instansi terkait untuk tidak percaya begitu saja dengan organisasi tersebut," tegas Kombes Pol Gatot Repli Handoko. (Sugeng P/Ip)

 

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top