-->

Diplomat Iran Menyalahkan Kurangnya Kemauan Politik Korea untuk Aset yang Dibekukan

Choi mengunjungi Teheran untuk membahas penyitaan MT Hankuk Chemi yang disita oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran seminggu yang lalu atas tuduhan pencemaran lingkungan dan uang beku Iran diperkirakan mencapai US $ 7 miliar.




SEOUL, IPHEDIA.com - Seorang diplomat senior Iran mengklaim bahwa aset keuangan Teheran di Korea tetap dibekukan karena kurangnya kemauan politik Seoul daripada sanksi AS, menurut laporan outlet media Iran, Senin, di tengah ketegangan atas penyitaan Iran terhadap kapal tanker minyak Korea Selatan.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membuat klaim selama pembicaraan hari Minggu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Seoul, Choi Jong-kun. Ia mengatakan pembekuan aset berarti menyerah pada permintaan berlebihan AS, menurut Kantor Berita Republik Islam (IRNA).

Choi mengunjungi Teheran untuk membahas penyitaan MT Hankuk Chemi yang disita oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran seminggu yang lalu atas tuduhan pencemaran lingkungan dan uang beku Iran diperkirakan mencapai US $ 7 miliar.

"Pembekuan sumber devisa Iran di Korea lebih disebabkan oleh kurangnya kemauan politik di pihak pemerintah Korea daripada sanksi AS," kata Araghchi melansir Yonhap seperti dikutip oleh kantor berita tersebut.

Dia juga meminta Choi menemukan mekanisme yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sebagai prioritas pertama dalam hubungan bilateral, menurut IRNA.

Aset Iran di dua rekening bank Korea telah dibekukan ketika pemerintahan Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir penting dengan Iran pada 2018 dan memperketat sanksi terhadap Republik Islam tersebut.

Choi menyerukan resolusi awal untuk penyitaan kapal tersebut, tetapi pejabat Iran menegaskan bahwa penyitaan itu semata-mata karena pertimbangan teknis dan pencemaran lingkungan.

Seoul telah mengupayakan pembebasan kapal serta 20 awaknya, termasuk lima warga Korea Selatan melalui jalur diplomasi. Tapi Teheran telah menekankan proses peradilan atas masalah tersebut, meningkatkan kekhawatiran bahwa penyitaan bisa berlarut-larut. (yhp/ip)

 

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top