Sekda Babel: Rekomendasi Ruang Laut Jangan Rugikan Masyarakat

"Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto.




PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Dalam merumuskan kebijakan merekomendasikan ruang laut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ingin merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Babel.

"Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto.

Hal itu disampaikannya saat menggelar pertemuan membahas tentang permohonan rekomendasi ruang laut di tiga wilayah, yakni Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Auditorium Dinas PUPR Babel, Kamis.

Para pemohon hadir dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk memaparkan permintaan izin atas ruang laut yang akan dikembangkan.

Permohonan rekomendasi ruang laut ini dilakukan untuk pembangunan dermaga dan fasilitas Pelabuhan Pulau Kuil di Kabupaten Belitung dan Pembangunan Dermaga Labuh Perahu Nelayan di Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Kemudian, Addendum penambahan kegiatan Penambangan Timah di laut oleh PT Sinar Mutiara Sejahtera, Dusun Penganak, dan Dusun Jebu Laut, Kabupaten Bangka Barat.

"Babel harus tertib hukum dan administrasi, karena keputusan yang telah disepakati ini dapat mempengaruhi hajat hidup orang ramai," ujar Sekda Naziarto. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top