-->

Polres Lamteng Amankan Unjuk Rasa Damai di Kantor KPUD

Pengamanan Unras massa dari partai koalisi paslon nomor urut 3, Hj Nessy Musyafa dan KH Imam Suhadi itu, melibatkan Unsur TNI dan Polri, Batalyon Brimob Gunungsugih serta Satpol PP.




GUNUNGSUGIH, IPHEDIA.com - Polres Lampung Tengah laksanakan pengamanan unjuk rasa (Unras) damai di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Selasa.

Pengamanan unras massa dari partai koalisi paslon nomor urut 3, Hj Nessy Musyafa dan KH Imam Suhadi itu, melibatkan Unsur TNI dan Polri, Batalyon Brimob Gunungsugih serta Satpol PP.

Dalam pengamanan tersebut, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Popon Ardianto Sunggoro, S.Ik, SH., didampingi Kabag Ops Kompol Juli Sundara, A.Md., selaku Karendal Ops pimpin langsung di lapangan untuk mengamankan objek vital di gedung KPUD setempat.

Unjuk rasa damai ini, dengan juru bicara dan sekaligus penanggung jawab, Miswan Rodi, S.Ip., selaku ketua DPD Partai Nasdem Lampung Tengah. Bersama koordinator lapangan Ir Anton Robani sebagai Ketua Partai PKS Kabupaten Lampung Tengah dan Habibie, SH., Ketua Partai Perindo dan massa  menyampaikan aspirasinya ada beberapa point aspirasinya di halaman kantor KPUD Lampung Tengah.

Penanggungjawab Unras, Miswan Rodi, mengatakan ada beberapa indikasi kecurangan di pilkada Lampung Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. "Pelanggaran ada di beberapa kecamatan yang kami laporkan ke Bawaslu," ujar Miswan.

Dalam pengamanan unras ini, Polres Lamteng menerjunkan kurang lebih 375 personil, baik dari jajaran Polsek Polres Lamteng  ditambah dengan jumlah pasukan TNI Kodim 0411 LT, Brimob Batalyon Pelopor B Gunungsugih dan Satpol PP Lampung Tengah.

Di kesempatan itu, Ketua KPUD Lamteng, Irawan Indra Jaya, S.Km., menemui massa pendemo dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.

Ketua KPUD Lampung Tengah juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka jika ada anggota atau komisioner terdapat indikasi yang terlibat money politik. "Silahkan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Diketahui, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan Senin, 14 Desember 2020. Namun demikian untuk penetapan masih menunggu sengketa Pilkada selesai dan keputusan dari Bawaslu Provinsi Lampung.

Setelah ketua KPUD Lampung Tengah menjawab dan menerima aspirasi massa pendemo, selanjutnya masa membubarkan diri dengan tertib dan kondusif. (Bi2t/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top