Pengadilan Tolak Ungkap Informasi Terkait Para Nelayan Korea Utara yang Dideportasi pada 2019

Berpihak pada kantor pemerintah, pengadilan Seoul mengatakan informasi terkait deportasi diklasifikasikan sebagai rahasia dan tunduk pada non-disclosure di bawah Undang-Undang Pengungkapan Informasi Resmi.


Foto: Yonhap


SEOUL, IPHEDIA.com - Pengadilan Seoul menolak permintaan kelompok pengacara untuk pengungkapan informasi milik pemerintah tentang deportasi calon pembelot Korea Utara tahun lalu, karena informasi tersebut tidak dapat dipublikasikan karena keterkaitannya dengan keamanan nasional, menurut pejabat pengadilan, Rabu.

Pengadilan Administratif Seoul telah membuat keputusan dalam gugatan yang diluncurkan oleh sekelompok pengacara konservatif untuk menuntut Kantor Keamanan Nasional (NSO) Cheong Wa Dae dan Badan Kepolisian Nasional (NPA) mengungkapkan semua informasi tentang dua nelayan Korea Utara yang dipulangkan ke Utara pada November tahun lalu setelah ditangkap di dekat perbatasan laut antar-Korea timur.

Kedua nelayan tersebut mengaku membunuh 16 awak kapal dan menyatakan keinginan untuk membelot, tetapi pihak berwenang Korea Selatan menolak niat mereka sebagai tidak tulus.Itu adalah deportasi pertama warga Korea Utara sejak Perang Korea 1950-53.

Kelompok pengacara, yang mengklaim deportasi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara, memulai proses pengadilan setelah NSO dan NPA menolak permintaannya untuk mengungkapkan semua data yang relevan, termasuk pernyataan tertulis dan surat niat pembelotan mereka.

Saat itu, kantor pemerintah dilaporkan mengatakan informasi tentang para nelayan Korea Utara yang dideportasi terkait dengan keamanan nasional, pertahanan, penyatuan, dan urusan diplomatik luar negeri, dan pengungkapannya dapat sangat merusak kepentingan nasional.

Berpihak pada kantor pemerintah, pengadilan Seoul mengatakan informasi terkait deportasi diklasifikasikan sebagai rahasia dan tunduk pada non-disclosure di bawah Undang-Undang Pengungkapan Informasi Resmi.

"Informasi tersebut berisi konten yang jelas tentang keamanan nasional dan pertahanan nasional, dan jika diungkapkan, dapat menyebabkan hambatan besar bagi keamanan nasional di masa depan dan kegiatan anti-komunis," kata pengadilan, melansir Yonhap. (yhp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top