-->

KPK Limpahkan Berkas Perkara Wabup OKU Nonaktif ke Pengadilan Tipikor Palembang

JA merupakan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) periode 2015-2020 yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi pengadaan lahan pemakaman Kabupaten OKU tahun anggaran 2013.




JAKARTA, IPHEDIA.com - Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Nonaktif, Johan Anuar (JA), ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

"Tim JPU KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Johan Anuar ke Pengadilan Tipikor Palembang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Senin.

JA merupakan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) periode 2015-2020 yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi pengadaan lahan pemakaman Kabupaten OKU tahun anggaran 2013. KPK melimpahkan barang bukti dan tersangka JA ke Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada Kamis agar perkaranya dapat segera disidangkan.

Dengan adanya pelimpahan berkas perkaranya, kasus terdakwa Johan beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Palembang. Sementara, untuk penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim.

Dalam kasus ini, terdakwa Johan didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara Johan adalah salah satu bentuk koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Polda Sumsel di mana sebelumnya pada 24 Juli 2020, perkara dimaksud telah diambilalih penanganannya oleh KPK.

Sebelum diambilalih KPK, Polda Sumsel telah menetapkan Johan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, tersangka Johan juga dilakukan penahanan oleh JPU KPK selama 20 hari terhitung sejak 10 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 di Rutan Polres Jakarta Pusat. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top