Gubernur Bangka Belitung Minta Pembangunan Desa Selaras dengan Visi Daerah

"Berawal dari keselarasan ini, diyakini pembangunan akan berjalan lebih kuat dan manfaatnya juga akan lebih dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.


Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman


PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta penyusunan rencana program dan kegiatan khususnya dalam penggunaan dana desa tahun 2021 selaras dengan arah pembangunan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

"Berawal dari keselarasan ini, diyakini pembangunan akan berjalan lebih kuat dan manfaatnya juga akan lebih dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Senin.

Ia mengatakan, seperti program pertanian yang telah dicanangkan oleh Pemprov Babel, penguatannya didukung oleh program kegiatan dari kabupaten dan desa. Sehingga program pertanian ini akan menjadi kuat dan sasarannya juga akan lebih tercapai.

Gubernur berharap penyusunan perencanaan program dan kegiatan ini agar disusun sedini mungkin, harus efektif dan efisien serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebab, apa pun yang akan dikerjakan hasilnya jadi lebih baik jika dibuat perencanaan yang juga baik.

"Hal-hal seperti inilah yang terus kita koordinasikan dan kita sinergikan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Kita harus mengangkat perekonomian kita ini dari kontraksi yang sudah cukup dalam,” ungkapnya.

Gubernur Erzaldi juga mengingatkan perlunya melibatkan masyarakat dalam hal ini perlu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa dalam perencanannya.

"Dana desa ini banyak, besar, dan ditransfer langsung oleh pemerintah pusat langsung ke desa. Bayangkan kalau pemanfaatannya tidak berimbas kepada peningkatan ekonomi. Oleh sebab itu, harus perlu dibuat perencanaannya sebaik mungkin," pungkasnya.

Senada dengan Gubernur Erzaldi, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel, Ikhwan Mulyawan, juga berharap adanya keselarasan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat dalam perencanaan penyusunan program dan kegiatannya. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top