-->

Warga Korsel Dukung Peran Seoul Fasilitator dalam Pembicaraan Nuklir di Pemerintahan Biden

Menurut survei 20-21 November terhadap 1.000 orang dewasa oleh Dewan Penasihat Unifikasi Nasional, 73,9 persen mengatakan Korea Selatan harus berfungsi sebagai "fasilitator" dalam pembicaraan nuklir antara Washington dan Pyongyang setelah Presiden terpilih AS Joe Biden menjabat.


Foto: Yonhap


SEOUL, IPHEDIA.com - Mayoritas warga Korea Selatan (Korsel) setuju bahwa Seoul harus memainkan peran sebagai "fasilitator" untuk mendorong negosiasi nuklir yang macet ke depan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, sebuah survei menunjukkan pada Jumat.

Menurut survei 20-21 November terhadap 1.000 orang dewasa oleh Dewan Penasihat Unifikasi Nasional, 73,9 persen mengatakan Korea Selatan harus berfungsi sebagai "fasilitator" dalam pembicaraan nuklir antara Washington dan Pyongyang setelah Presiden terpilih AS Joe Biden menjabat.

Di antara mereka, 35,3 persen mengatakan mereka "sangat" mendukung peran Seoul sebagai fasilitator, sementara 38,6 persen menjawab mereka "sebagian besar" mendukung langkah seperti itu, survei menunjukkan.

Jajak pendapat tersebut memiliki margin kesalahan 3,1 poin dan tingkat kepercayaan 95 persen, menurut laporan Yonhap.

Dalam survei yang sama, 73,9 persen mengatakan pemerintahan Biden harus mempertahankan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara seperti yang disepakati oleh Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan menjaga kebijakan mereka terhadap denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Trump dan Kim mengeluarkan pernyataan bersama setelah KTT bersejarah 2018 mereka di Singapura, di mana Korea Utara berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.

Sejak KTT bersejarah pertama mereka, Trump dan Kim bertemu dua kali lagi, tetapi negosiasi denuklirisasi terhenti sejak KTT kedua mereka di Hanoi tahun lalu berakhir tanpa kesepakatan.

Mengenai apakah Korea Selatan harus mengadakan latihan militer gabungannya dengan AS tahun depan, 66,5 persen mengatakan bahwa latihan tersebut harus diadakan sesuai rencana, sementara 17,9 persen mengatakan latihan harus diperkecil dan 10,8 persen menjawab bahwa latihan tersebut harus ditunda. (yhp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top