-->

Thailand Dikritik Kelompok HAM Atas Tuduhan Penghinaan Kerajaan

"Tidak ada yang boleh ditangkap atau dipenjara hanya karena mengkritik pejabat publik atau sistem pemerintahan," kata pengacara hak asasi manusia, Amal Clooney, dalam pernyataan dari Clooney Foundation for Justice.


Foto: BBC


BANGKOK, IPHEDIA.com - Thailand menghadapi kritik dari kelompok hak asasi internasional pada Rabu karena melakukan tuduhan menghina monarki terhadap para pemimpin protes yang menantang Raja Maha Vajiralongkorn serta pemerintah.

Sebuah sumber polisi mengatakan total 15 pemimpin protes telah dipanggil untuk mengakui dakwaan lese majeste atas komentar yang dibuat pada protes pada September dan Oktober, ketika mereka berbicara tentang perilaku raja, gaya hidup dan pengeluaran.

"Tidak ada yang boleh ditangkap atau dipenjara hanya karena mengkritik pejabat publik atau sistem pemerintahan," kata pengacara hak asasi manusia, Amal Clooney, dalam pernyataan dari Clooney Foundation for Justice.

Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Paris mengatakan lese-majeste tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi para pemimpin dan peserta protes pro-demokrasi.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan pemerintah berpikiran terbuka terhadap hak dan kebebasan meskipun banyak ekspresi tidak hati-hati yang menyinggung mayoritas. "Pemerintah harus menggunakan kewenangan resminya," katanya, melansir Reuters.

Undang-undang penghinaan kerajaan belum digunakan sejak 2018 dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Juni bahwa undang-undang itu tidak digunakan atas permintaan raja.

Sejak Juli, pengunjuk rasa telah menyerukan pencopotan Prayuth, mantan pemimpin junta. Mereka juga menuntut konstitusi baru dan membatasi kekuasaan raja.

Panggilan bagi para pemimpin protes dilakukan menjelang demonstrasi yang direncanakan pada Rabu untuk meminta raja melepaskan kendali pribadi yang dia ambil atas kekayaan istana yang bernilai puluhan miliar dolar.

Para pengunjuk rasa menggeser tempat tersebut pada menit terakhir dari Biro Properti Mahkota, yang mengelola aset kerajaan. Polisi memblokir jalan di sana dengan kontainer pengiriman dan kawat silet, menambah kekacauan lalu lintas di jam sibuk Bangkok. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top