Pasukan Khusus Australia Diduga Lakukan 39 Pembunuhan di Luar Hukum di Afghanistan

Merinci temuan dari penyelidikan yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap perilaku personel pasukan khusus di Afghanistan antara 2005 dan 2016, Jenderal Angus John Campbell mengatakan ada bukti pembunuhan di luar panasnya pertempuran.


Foto: Eminetra New Zealand

SYDNEY, IPHEDIA.com - Jenderal tertinggi Australia meminta maaf kepada Afghanistan pada Kamis ketika ia merilis laporan tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia yang mencakup bukti 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 tentara dalam 23 insiden.

Merinci temuan dari penyelidikan yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap perilaku personel pasukan khusus di Afghanistan antara 2005 dan 2016, Jenderal Angus John Campbell mengatakan ada bukti pembunuhan di luar panasnya pertempuran.

"Inspektur Jenderal menemukan informasi yang dapat dipercaya untuk mendukung 23 insiden dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap 39 orang oleh 25 personel Pasukan Khusus Australia, sebagian besar dari Resimen Layanan Udara Khusus (SAS)," kata Campbell kepada wartawan di Canberra, melansir Reuters.

Beberapa dari mereka yang diduga bertanggung jawab masih bertugas di militer Australia. Pembunuhan itu akan dirujuk ke penyelidik khusus yang akan segera ditunjuk untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk diadili.

Perdana Menteri Scott Morrison berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menjelang rilis laporan tersebut, kata sumber yang mengetahui percakapan tersebut.

Morrison pekan lalu memperingatkan laporan itu akan berisi berita sulit bagi warga Australia. Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi milisi Taliban. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top