MPR RI Dukung Penertiban Spanduk HRS Oleh TNI

Wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh institusi TNI menertibkan spanduk HRS tersebut dinilai tidak ada yang patut disoal, karena itu bagian membantu pemerintah daerah.


Wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah, saat diwawancarai wartawan di Jawa Timur.


SURABAYA, IPHEDIA.com  - Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), angkat bicara soal tindakan TNI menertibkan beberapa spanduk Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS), di beberapa titik di Jakarta hingga viral.

Wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh institusi TNI menertibkan spanduk HRS tersebut dinilai tidak ada yang patut disoal, karena itu bagian membantu pemerintah daerah.

Bahkan, kata Basarah politisi PDIP ini menyebutkan, dalam konteks pelibatan TNI dalam membantu pemerintahan daerah juga diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jadi, kata Basarah, penertiban spanduk yang dilakukan oleh TNI adalah hal biasa dalam operasi militer selain perang.

"Ini bagian dari operasi militer selain perang, apalagi dilakukan di tengah kondisi seakan-akan tidak ada yang berani untuk menertibkan spanduk yang telah melanggar aturan tersebut," terangnya saat di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin.

Apalagi, kata Basarah, sebelumnya beredar pidato yang mendiskreditkan institusi TNI. Ini juga bagian dari reaksi yang secara aturan tidak ada yang dilanggar oleh TNI. Karena TNI juga membantu aparat lain Polri dan Satpol PP.

"TNI membantu tugas-tugas kepolisian yang belum maksimal dilakukan, di tengah situasi yang kurang kondusif untuk menertibkan spanduk yang tidak teratur dan melanggar aturan tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, hingga saat ini sedikitnya 900 spanduk yang menampilkan gambar Habib Rizieq Shihab telah ditertibkan oleh aparat gabungan sejak akhir September 2020.

"Sampai saat ini hampir 900-an (spanduk) di DKI (ditertibkan), bahkan ada warga yang ikut turunkan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Mayjen TNI Dudung, upaya penertiban spanduk dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya serta melanggar ketertiban umum.

Mayjen TNI Dudung mengemukakan upaya penurunan spanduk bahkan sudah dilakukan sejak dua bulan terakhir.

"Itu (penertiban spanduk) sudah dua bulan lalu dilakukan TNI, Polri dan Satpol PP. Awalnya yang turunkan Satpol PP, tapi Front Pembela Islam (FPI) minta dinaikkan lagi. Mereka siapa? Kalau pemerintah itu jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka?" kata Mayjen TNI Dudung. (Sugeng P/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top