Jaga Kearifan Lokal, Pemprov Sumatera Selatan Gagas Bentuk Pesirah Adat

Pembentukan pesirah adat ini menjadi komitmen serius dalam memprioritaskan pelestarian adat sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.




PALEMBANG, IPHEDIA.com - Untuk menjaga kearifan lokal dan pelestarian kebudayaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menggagas pembentukan pesirah adat sebagai kelembagaan nonformal di tingkat kecamatan di daerah ini.

"Untuk tingkat kecamatan, saya menginisiasi pembentukan pesirah adat," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat membuka Pekan Adat Sumsel di Bukit Seguntang, Palembang, Kamis.

Ia mengatakan, Sumsel memiliki karakteristik adat dan kesukuan yang heterogen dengan kearifan lokal masing-masing, namun diakuinya kearifan tersebut mulai ditinggalkan generasi penerus.

Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak cukup pada level provinsi saja, tapi harus masuk sampai ke desa-desa dengan mengaktifkan kepengurusan adatnya.

Pembentukan pesirah adat ini, kata dia, menjadi komitmen serius dalam memprioritaskan pelestarian adat sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Meski pesirah adat berada di luar pemerintahan namun ia meminta pesirah adat dilibatkan dalam urusan sosial kemasyarakatan serta menjadi lokomotif pemajuan kebudayaan lokal.

Pembentukan pesirah adat diutamakan mampu menjaga kearifan lokal, baik menjaga bentuk-bentuk kesenian hingga pola-pola musyawarah dalam menyelesaikan dan mereduksi masalah kemasyarakatan.

"Misalnya masalah sengketa tanah, kebanyakan penyebabnya karena tidak paham pengejawantahan hukum tanah maka seringkali menimbulkan konflik, padahal bisa diselesaikan dengan adat," ujarnya.

Di samping, keberadaan pesirah adat juga menjadi penting karena terdapat 59 paguyuban adat yang mewakili kebudayaan nusantara di Sumsel, semuanya harus dirangkul untuk memperkuat ketahanan budaya. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top