China Pertimbangkan Langkah Hukum Terhadap Pendukung Fanatik Kemerdekaan Taiwan

China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan mengatakan pulau itu sudah menjadi negara merdeka bernama Republik China, nama resminya, meskipun China menolak posisi ini.




BEIJING, IPHEDIA.com - China sedang mempertimbangkan untuk menyusun daftar hitam pendukung kemerdekaan Taiwan yang keras kepala, kata pemerintah pada Rabu, yang mungkin membuat Beijing mencoba mengambil langkah hukum terhadap Presiden Tsai Ing-wen yang terpilih secara demokratis.

Taiwan mengutuk rencana itu setelah surat kabar pro-Beijing yang berbasis di Hong Kong Ta Kung Pao pertama kali melaporkannya bulan ini. Tabloid Global Times China yang banyak dibaca mengatakan daftar itu dapat mencakup pejabat senior pemerintah Taiwan.

China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan mengatakan pulau itu sudah menjadi negara merdeka bernama Republik China, nama resminya, meskipun China menolak posisi ini.

Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan daftar separatis Taiwan yang fanatik yang sekarang sedang dipertimbangkan hanya ditujukan pada sejumlah kecil pendukung kemerdekaan dan mereka yang mendanai.

"Ini sama sekali tidak ditujukan untuk sebagian besar rekan senegaranya di Taiwan," katanya dalam jumpa pers reguler di Beijing.

Zhu tidak memberikan rincian atau batas waktu, hanya mengatakan bahwa Beijing akan mengambil langkah-langkah yang ditargetkan untuk menghukum berat sesuai dengan hukum mereka yang dipandang sebagai pendukung utama kemerdekaan.

Media China seperti melansir Reuters mengatakan Undang-Undang Anti-Pemisahan 2005, yang mengamanatkan penggunaan kekerasan jika China menilai Taiwan telah menyatakan kemerdekaan, serta undang-undang keamanan nasional, dapat digunakan untuk menuntut mereka yang ada dalam daftar.

Tidak jelas bagaimana hasilnya, karena pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, dan para pemimpin pemerintah Taiwan tidak mengunjungi China.

Langkah itu menyusul pengungkapan undang-undang keamanan nasional baru Beijing pada Juli untuk Hong Kong yang dikelola China, yang menetapkan hukuman mulai dari hukuman seumur hidup untuk kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Secara terpisah, Zhu mengatakan pengadilan Tiongkok minggu ini menghukum seorang warga negara Taiwan empat tahun penjara karena spionase.

Bulan lalu, televisi pemerintah China menayangkan serangkaian program yang menampilkan pengakuan oleh mata-mata Taiwan, yang digambarkan Taiwan sebagai jebakan dan alasan lain bagi orang-orang untuk takut mengunjungi China. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top