China Lindungi Hak Jurnalis Setelah Aturan Visa AS

Beberapa jurnalis China pekan lalu diberikan perpanjangan visa karena berakhir secepatnya 4 November. Sementara lainnya belum diberikan perpanjangan.




BEIJING, IPHEDIA.com - Sebagai tanggapan atas penundaan perpanjangan visa bagi wartawan China oleh Amerika Serikat, Kementerian luar negeri China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi jurnalis China.

China mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan "tindakan politik keras" terhadap jurnalis China, kata juru bicara kementerian Wang Wenbin saat jumpa pers, Senin.

"Menjunjung tinggi prinsip menjawab kata-kata dengan kata-kata dan tindakan dengan tindakan, China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari jurnalis China," kata Wang.

Amerika Serikat pada Maret memangkas jumlah warga negara China yang diizinkan bekerja di kantor-kantor media utama milik negara China di AS, dan pada 11 Mei membatasi masa tinggal mereka hingga 90 hari, dengan opsi untuk memperpanjang.

China telah mengusir jurnalis AS yang bekerja untuk beberapa surat kabar AS tahun ini, dan memberlakukan pembatasan visa baru pada beberapa perusahaan media AS.

Wang menyebut, beberapa jurnalis China pekan lalu diberikan perpanjangan visa karena berakhir secepatnya 4 November. Sementara lainnya belum diberikan perpanjangan.

"Kami sekali lagi mendesak AS untuk segera melepaskan ilusinya dan menghentikan penganiayaan politik dan penindasan terhadap wartawan China," kata Wang. “Jangan katakan bahwa Anda tidak diperingatkan sebelumnya oleh China,” tambahnya, melansir Reuters.


Hubungan kedua negara memburuk baru-baru ini karena berbagai masalah termasuk perdagangan dan wabah virus corona baru yang berasal dari China. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top