Tolak Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Tanjabbar Geruduk Gedung DPRD

Ratusan Aliansi mahasiswa tersebut tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah dan Badan Eksekutif (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nadwah Kuala Tungkal.




TANJABBAR, IPHEDIA.com - Ratusan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat geruduk Gedung DPRD Tanjabbar, Provinsi Jambi, menggelar unjuk rasa menolak UU Omnibus Law, Senin.

Ratusan Aliansi mahasiswa tersebut tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Badan Eksekutif (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nadwah Kuala Tungkal.

Mahasiswa meminta DPRD sebagai wakil rakyat, menuntut agar tidak mengesahkan UU Cipta Kerja. "Kita Aliansi Tanjabbar meminta agar DPRD Pro rakyat, untuk tidak mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata M Lukman selaku korlap.

Ia menyebutkan, pihaknya menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja. Karena bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2019 bab 2 pasal 5 dan bab II pasal 96 tentang perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kita menolak penyederhanaan izin investasi, yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegasnya.

"Menolak penghapusan hak Pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menuntut kepada Presiden Ir Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu Pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law," timpalnya.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jafar, menyebutkan pihaknya selaku perwakilan masyarakat menyambut baik terhadap penyampaian aliansi mahasiswa yang turun untuk menyuarakan aspirasi tersebut.

Pihaknya, kata Jafar, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut. "Apa yang menjadi aspirasi akan kita teruskan melalui saluran semestinya dan akan kita sampaikan apa-apa yang menjadi tuntutan mahasiswa semuanya," kata Jafar.

Selain itu, mengenai UU Omnibus Law, ujar dia, pihaknya belum memahami secara keseluruhan isi dari undang-undang tersebut. Sehingga, katanya, terhadap tuntutan dari sejumlah mahasiswa tersebut akan menjadi bahan diskusi.

"Terkait Omnibus Law secara jujur kami belum mendetail memahami undang-undang ini. Ini harus menjadi ruang dialog, keberadaan undang-undang kajiannya akan di teruskan ke pihak yang kompeten soal ini," ungkapnya.

Disisi lain, Jafar menjelaskan kedudukan pihaknya sebagai DPRD secara struktural berbeda. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi terhadap produk yang dikeluarkan DPR RI.

"Perlu di ketahui, DPR RI dan DPRD tidak satu hierarki struktur. Jadi, DPR RI berdiri sendiri dan DPRD berdiri sendiri. Kita tidak bisa lakukan intervensi dan bukan satu kewenangan DPRD untuk membatalkan undang-undang ini," pungkasnya. (Ary/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top