Kepala SMKN 2 Terbanggibesar: Saya Tidak Pernah Pungut Uang Haram

Ali Rosad yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se-Lampung Tengah ini mengatakan, mengenai edaran Iuran Pembiayaan Pendidikan (IPP) yang sudah pernah beredar 2 Juli 2020, terhitung sejak 8 Juli 2020 sudah dicabut dan dibatalkan serta tidak berlaku lagi.




TERBANGGIBESAR, IPHEDIA.com - Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Terbanggibesar, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Ali Rosad, S.Pd., menghimbau para wali murid yang telah menyumbangkan dana untuk kelangsungan pembangunan masjid yang berada di lokasi lingkungan sekolahnya yang merasa tidak ikhlas agar mengambil kembali dananya ke Komite Sekolah.

"Silahkan ambil dananya kembali dan tunjukkan bukti yang sah kepada pengurus komite, apabila memang bantuan tersebut terkesan tidak ikhlas. Karena sumbangan ini bukan suatu tekanan dari pihak sekolah maupun pengurus komite," tegas Ali Rosad kepada IPHEDIA.com, di Terbanggibesar, Sabtu.

Ia menyebut, awalnya sekolah telah menerbitkan surat edaran pada 2 Juli 2020 yang lalu, terhadap para wali murid dan pihak ketiga lainnya terkait dengan niatan untuk mewujudkan renovasi atau pembangunan rumah ibadah di sekitar lokasi SMKN 2 Terbanggibesar ini.

Kemudian, kata dia, di tengah proses perjalanan ada pihak-pihak tertentu yang mengemas kesan seolah-olah bantuan tersebut dipaksakan, bahkan dinilai melakukan pungutan uang haram dengan cara paksaan.

"Karena melihat situasi yang seolah oknum kepala sekolahnya telah melakukan pungutan uang haram, maka 6 hari surat tersebut beredar, tepat tanggal 8 Juli 2020 surat edaran tersebut kami tarik kembali dan tidak diedarkan lagi," papar kepala sekolah ini.

Terkait hal itu, Ali Rosad yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se-Lampung Tengah ini mengatakan, mengenai edaran Iuran Pembiayaan Pendidikan (IPP) yang sudah pernah beredar 2 Juli 2020, terhitung sejak 8 Juli 2020 sudah dicabut dan dibatalkan serta tidak berlaku lagi.

Pencabutan surat edaran ini, menurut dia, karena SMK Negeri 2 Terbanggibesar harus patuh pada Instruksi Gubernur Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

"Jadi, SMK Negeri 2 Terbanggibesar tidak pernah menerima bahkan melakukan pungutan liar (pungli), pungutan uang haram terhadap siapapun. Kami hanya menerima sumbangan dari para donatur, masyarakat, termasuk dari orang tua/wali siswa, dan dana itu akan digunakan untuk biaya pembangunan masjid dilingkungan sekolah ini," jelas Ali.

Pihaknya secara pribadi maupun kelembagaan merasa sangat-sangat dirugikan atas adanya dugaan tuduhan tersebut. Pasalnya, apa yang telah dituduhkan sama sekali tidak benar. Terlebih menyebutkan bahwa para wali siswa telah berbondong-bondong mendatangi sekolah dan menyampaikan protesnya terkait atas iuran/sumbangan tersebut.

"Untuk temen-temen elemen, sebaiknya lakukan konfirmasi atas kebenaran info yang didapat, lakukan ceck and balant terlebih dahulu agar semuanya bisa jelas, serta tidak merugikan privasi pihak-pihak tertentu, karena selaku orang tua baik itu orang tua didik maupun orang tua kandung, harus mampu menjadi contoh dan cermin khususnya bagi anak-anak di masa mendatang," pungkasnya. (bi2t/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top