Dinas Perhubungan Lampung Tengah Raih Sertifikat Akreditasi A Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

"Dengan diraihnya prestasi ini, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen dan para petugas yang ada di Dinas Perhubungan dan ke depannya dapat dijadikan contoh kepada OPD yang lain agar lebih berprestasi," ujar Pjs Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah.




BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berhasil meraih Sertifikat Akreditasi A Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Sarana Perhubungan Darat, Pandu Yunianto, yang diterima langsung oleh Pjs Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah, pada acara Sosialisasi Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (E–SRUT) dan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E) pengujian kendaraan bermotor yang berlangsung di Novotel Bandarlampung, Senin, 19 Oktober 2020.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala BPTD Wilayah VI Wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu serta Kepala-Kepala Dinas se–Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengucapkan selamat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yang telah meraih sertifikat akreditasi A unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor terbaik se-Sumatra dan yang ke 7 untuk tingkat nasional.

Bambang berharap Kabupaten Lampung Tengah dapat dijadikan contoh oleh Dinas Perhubungan se-Provinsi Lampung dan dapat dijadikan sebagai motivasi lebih giat lagi meningkatkan yang selama ini tipe B berubah seperti Lampung Tengah menjadi Tipe A.

Sementara itu, Direktur Sarana Perhubungan Darat yang mewakili Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yunianto, juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, yang telah secara konsisten, terus meningkatkan kualitas pelayanan uji berkala dengan penyediaan dana dan sumber daya manusia untuk mendukung terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang baik.




Pandu menilai, untuk mendapatkan nilai akreditasi A Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki kelengkapan 9 alat uji kendaraan bermotor yang terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem blu-e atau bukti lulus uji elektronik dan Dinas Perhubungan Lampung Tengah telah menerapkan sistem administrasi pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sistem pembayaran nontunai dan keterbukaan informasi publik.

Pandu menjelaskan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki tenaga penguji yang berkompeten dengan jumlah yang seimbang hal ini tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Oleh karena itu, Pandu Yunianto menghimbau kepada seluruh Dinas Perhubungan di kabupaten dan kota yang belum mendapatkan akreditasi tipe A harus terus memacu untuk mendapatkan tipe A tersebut karena ini merupakan amanah dari undang-undang. "Artinya, bila tidak memiliki akreditasi maka tidak dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor," katanya.

Di tempat yang sama, Pjs Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah, usai menerima sertifikat akreditasi tipe A dari Kementerian Perhubungan Darat mengatakan presetasi ini sangat membanggakan karena prestasi ini untuk yang pertama di Sumatera dan ke depannya ini akan menjadi motivasi yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan uji kendaraannya.

"Dengan diraihnya prestasi ini, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen dan para petugas yang ada di Dinas Perhubungan dan ke depannya dapat dijadikan contoh kepada OPD yang lain agar lebih berprestasi," ujar Pjs Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah. (Adv/Bi2t/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top