Sebut Jurnalis Tak Punya Kepentingan Pengawasan, Ketua PWI Lamteng: Oknum Komisioner KPU Tak Paham Pers

Ketua PWI Lamteng meminta KPU transparan terkait akun medsos paslon yang telah didaftarkan ke KPU supaya masyarakat luas tahu proses pesta demokrasi agar berjalan aman, nyaman dan lancar.


Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Tengah, Ganda Hariyadi


GUNUNGSUGIH, IPHEDIA.com - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Tengah, Ganda Hariyadi menilai, pernyataan oknum komisioner KPU Lamteng yang menyatakan jurnalis tak punya kepentingan pengawasan merupakan sebuah kesalahan yang musti diluruskan.

Menurutnya, yang bersangkutan tidak paham dengan pers. Sebab, pers bagian dari pengawasan. Bahkan, semestinya KPU paham dengan fungsi pers. Karena, ditubuh PWI ada Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mapilu).

Untuk itu, Ketua PWI Lamteng, Provinsi Lampung ini, meminta KPU transparan terkait akun medsos paslon yang telah didaftarkan ke KPU supaya masyarakat luas tahu proses pesta demokrasi agar berjalan aman, nyaman dan lancar.

“KPU harusnya paham dengan pers. Apalagi menyangkut akun resmi yang telah didaftarkan ke KPU. Pers itu jelas bagian dari pengawasan,” tegas Ganda.

Mengenai akun Paslon, kata Ganda, penting diketahui masyarakat luas, guna menghindari berita hoaks, SARA dan kampanye hitam (black camping).

Dikutip dari salah satu media online, Komisioner KPU Lamteng mengatakan, di dalam Pilkada 2020, KPU Lamteng telah menganggap jurnalis bukan bagian dari pengawasan.

Hal ini ketika Radarlampung meminta data 17 akun media sosial yang resmi sudah dilaporkan liasion officer (LO) tiga paslon ke KPU Lamteng.

Anggota KPU Lamteng Divisi Kampanye dan Sosialisasi, Siti Marfuah menyatakan, tidak ada aturannya di PKPU untuk mempublikasikan akun medsos di media.

Gak ada aturannya di PKPU untuk publikasi akun medsos ke media, hanya Bawaslu dan Polres yang diberikan,” tulisnya via WhatsApp.

Diminta menyebutkan PKPU-nya, Siti meminta langsung ke paslon. “Silahkan minta langsung ke Paslon ya, kalo kami merasa Bawaslu dan Polres yang harus kami kasih karena kepentingan pengawasan,” tulisnya lagi. (Bibit S/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top