Pemerintah Afghanistan dan Taliban Lakukan Diplomasi Perdamaian


Dalam perjanjian tersebut, Taliban telah setuju untuk membebaskan 1.000 tentara Afghanistan, sementara pemerintah mengatakan akan membebaskan 5.000 tahanan Taliban




QATAR, IPHEDIA.com - Setelah hampir dua dekade perang yang menewaskan puluhan ribu orang, pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dimulai di Qatar pada Sabtu (12/9/2020) waktu setempat.

Tim perunding pemerintah Afghanistan yang beranggotakan 21 orang dipimpin oleh Masoom Stanekzai, seorang mantan kepala intelijen. Sementara, pihak Taliban dipimpin oleh Mawlavi Abdul Hakim, ketua hakim kelompok bersenjata dan pembantu dekat ketua kelompok itu Haibatullah Akhunzada.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Abdullah Abdullah, ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan wakil pemimpin Taliban Mullah Baradar.

Negosiasi, di mana kedua belah pihak duduk bersama untuk pertama kalinya, akan dimulai di ibu kota, Doha, pada Senin, kata juru bicara Abdullah Fraidoon Khawzoon, melansir Aljazeera.

Pembicaraan intra-Afghanistan dijadwalkan berlangsung pada Maret tetapi berulang kali ditunda karena perjanjian pertukaran tahanan yang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan Amerika Serikat-Taliban yang ditandatangani pada Februari.

Dalam perjanjian tersebut, Taliban telah setuju untuk membebaskan 1.000 tentara Afghanistan, sementara pemerintah mengatakan akan membebaskan 5.000 tahanan Taliban.

Prancis dan Australia keberatan untuk membebaskan enam dari tahanan Taliban yang terlibat dalam pembunuhan warga negara mereka.

Sumber pemerintah Taliban dan Afghanistan mengatakan bahwa kompromi dicapai dengan mengirim enam tahanan ke Qatar. Para tahanan tiba di Doha pada Jumat dan akan tetap ditahan di sana. (alj/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top