Para Pemimpin Afrika Minta Pemerintah Militer Mali Tunjuk Presiden Paling Lambat 15 September

Dalam pernyataan akhir KTT ECOWAS di ibu kota Niger disebutkan presiden transisi sipil Mali dan perdana menteri harus ditunjuk selambat-lambatnya 15 September.

Foto: Aljazeera

MALI, IPHEDIA.com -
Blok regional Afrika Barat ECOWAS meminta pemerintah militer baru Mali yang  merebut kekuasaan bulan lalu untuk menunjuk seorang warga sipil guna memimpin pemerintahan transisi pada 15 September.

Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat atau ECOWAS yang beranggotakan 15 negara memberikan sanksi kepada Mali setelah kudeta 18 Agustus, termasuk menutup perbatasan dan melarang perdagangan, serta telah menyerukan pemilihan umum dalam waktu 12 bulan.

Pemerintah militer telah mengusulkan transisi selama bertahun-tahun yang dipimpin militer kembali ke pemerintahan sipil, tetapi ketua komisi ECOWAS, Jean-Claude Kassi Brou, bersikeras bahwa itu dipimpin oleh presiden sipil dan perdana menteri untuk periode 12 bulan.

Dalam pernyataan akhir KTT ECOWAS di ibu kota Niger, Niamey, Senin (7/9/2020) waktu setempat, Brou mengatakan presiden transisi sipil Mali dan perdana menteri harus ditunjuk selambat-lambatnya 15 September.

"Akan sulit bagi otoritas Mali untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh ECOWAS dalam beberapa hari ke depan untuk membentuk pemerintahan transisi, tetapi jika kedua belah pihak membuat konsesi yang substansial, semacam kesepakatan dapat dicapai," kata Ahmed Idris, melaporkan dari Abuja, melansir Al Jazeera, Selasa (8/9/2020).

"Namun, masih harus dilihat apakah mereka akan memenuhi kondisi sulit yang ditetapkan oleh ECOWAS," tambahnya.

Tidak jelas pengaruh seperti apa yang dimiliki ECOWAS terhadap para penguasa militer untuk memaksakan tenggat waktu 15 September, tetapi pengelompokan tersebut dapat mempertahankan sanksi sambil melacak konsultasi antara pemerintah militer dan berbagai faksi Mali. (alj/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top