PM Australia Sebut Kekuatan Veto Asing yang Diusulkan Tidak Ditujukan ke China

Undang-undang baru itu muncul ketika Canberra berusaha untuk membatasi pengaruh Beijing di Australia di tengah kekhawatiran atas masalah, termasuk perdagangan dan keamanan.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison

SYDNEY, IPHEDIA.com - Sebuah undang-undang Australia yang diusulkan yang akan memberi pemerintah federal kekuasaan untuk membatalkan perjanjian apa pun yang dibuat atau dibuat oleh otoritas lokal dan lembaga publik dengan pemerintah asing tidak ditujukan ke China, kata Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada Kamis (27/8/2020).

Undang-undang baru itu muncul ketika Canberra berusaha untuk membatasi pengaruh Beijing di Australia di tengah kekhawatiran atas masalah, termasuk perdagangan dan keamanan.

Meski demikian, Morrison membantah undang-undang baru itu dirancang dengan mempertimbangkan China secara khusus. “Undang-undang ini tentang kepentingan kedaulatan nasional Australia,” kata Morrison, melansir Reuters.

Di bawah undang-undang baru, menteri luar negeri negara akan dapat membatalkan perjanjian apa pun yang dibuat oleh pemerintah negara bagian dan teritori, dewan lokal atau universitas negeri dengan administrasi asing jika mereka berdampak buruk pada hubungan luar negeri Australia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia”.

Undang-undang juga akan bersifat retrospektif, dan Morrison mengatakan Australia mengetahui 130 perjanjian yang telah dibuat oleh entitas pemerintah dengan 30 negara berbeda.

Salah satu kesepakatan ini termasuk negara bagian terpadat kedua di Australia yang menandatangani Belt and Road Initiative China pada 2018, sebuah keputusan yang dikritik Morrison pada saat itu.

Hubungan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya menjadi semakin tegang, dengan Australia membuat marah China dengan menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona dan memblokir kesepakatan pertanian baru-baru ini.

China telah menargetkan ekspor anggur, jelai, dan daging sapi Australia, dan memberi tahu siswa serta turisnya untuk menghindari bepergian ke Australia, dengan alasan diskriminasi rasial.

China membeli lebih dari sepertiga dari total ekspor Australia, dan mengirim lebih dari satu juta turis dan pelajar ke sana setiap tahun. Pada Rabu, salah satu diplomat paling senior China di Australia mengatakan ada "bayangan" atas hubungan bilateral tersebut.

Undang-undang baru itu mengecualikan perusahaan komersial dan perusahaan milik negara, meskipun Australia telah memberikan wewenang tambahan kepada regulator dan bendahara untuk menolak pengambilalihan perusahaan swasta oleh pihak asing. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top