Partai Penguasa Jepang Usulkan Kemampuan Hentikan Serangan Rudal

Usulan tersebut adalah untuk tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan mematuhi hukum internasional yang tidak berubah.

Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera (Foto: Reuters)

TOKYO, IPHEDIA - Pasifis Jepang mengambil langkah lebih dekat untuk memperoleh senjata yang mampu menyerang Korea Utara pada Jumat (31/7/2020) setelah komite partai yang berkuasa menyetujui rencana mempertimbangkan memperoleh kemampuan serangan menghentikan serangan rudal balistik.

Memberikan amunisi jarak jauh ke Pasukan Bela Diri Jepang adalah masalah kontroversial bagi negara yang melepaskan hak untuk berperang setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Usulan itu juga kemungkinan akan membuat marah China dan Rusia, yang bisa berada dalam jangkauan senjata pemogokan baru.

"Negara kita perlu mempertimbangkan cara untuk memperkuat pencegahan, termasuk memiliki kemampuan untuk menghentikan serangan rudal balistik di dalam wilayah musuh kita," kata dokumen rencana.

Rencana yang dibuat oleh anggota parlemen senior Partai Demokrat Liberal termasuk mantan menteri pertahanan Itsunori Onodera, akan disampaikan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe minggu depan.

"Usulan tersebut adalah untuk tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan mematuhi hukum internasional yang tidak berubah," ujar Onodera, melansir Reuters.

Rekomendasi itu akan dibahas oleh Dewan Keamanan Nasional Jepang, yang diharapkan akan menyelesaikan kebijakan pertahanan baru pada akhir September.

Abe telah mendorong militer yang lebih kuat, dengan alasan Jepang perlu menanggapi lingkungan keamanan yang memburuk di Asia Timur ketika Korea Utara membuat rudal dan senjata nuklir, China membangun pasukan militer dan Rusia yang modern, kuat, ketika Rusia terlibat kembali di kawasan itu.

Opsi penghentian menarik karena jauh lebih mudah mengenai rudal di landasan peluncuran daripada hulu ledak yang melaju beberapa kali kecepatan suara. Namun, mencari peluncur seluler yang perlu dipantau membutuhkan pengawasan ketat dengan satelit yang saat ini tidak dimiliki Jepang, yang berarti harus bergantung pada bantuan dari sekutu Amerika Serikat.

Kementerian pertahanan Jepang dapat memutuskan pembelian peralatan pada akhir tahun ini, kata pejabat pemerintah. "Kami akan melihat rekomendasi LDP dan mempertimbangkannya secara menyeluruh," kata Menteri Pertahanan Taro Kono pada jumpa pers reguler. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top