Menlu Mesir, Prancis, Jerman dan Yordania Peringatkan Israel Soal Aneksasi Tepi Barat



PALESTINA, IPHEDIA.com - Para menteri luar negeri (Menlu) Mesir, Prancis, Jerman dan Yordania, mendesak Israel untuk membatalkan rencana mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal ketika itu dapat mulai mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, serta di Lembah Jordan yang strategis.

Langkah ini didukung rencana Timur Tengah yang diungkapkan Presiden AS Donald Trump pada Januari. Kantor Netanyahu tidak membuat pengumuman pada 1 Juli, tetapi mengatakan pembicaraan berlanjut dengan para pejabat AS dan kepala keamanan Israel.

"Kami sepakat bahwa setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan mengganggu fondasi proses perdamaian," ujar para menteri dalam sebuah pernyataan setelah konferensi video bersama, seperti melansir Aljazeera, Rabu (8/7/2020).

"Kami tidak akan mengakui adanya perubahan pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," kata pernyataan tersebut.

Selain itu, para menteri juga sepakat bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, dan akan menjadi penghalang utama bagi upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.

"Itu juga dapat memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel," tambah pernyataan itu lagi, menggarisbawahi komitmen mereka terhadap solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.

Dalam beberapa minggu terakhir, Uni Eropa telah melancarkan kampanye diplomatik menentang aneksasi, disorot oleh kunjungan ke Yerusalem oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas.


Kunjungan Menlu Jerman ini untuk meningkatkan kekhawatiran tentang rencana prospektif. Namun, blok itu tidak dapat mengancam Israel dengan sanksi formal tanpa dukungan bulat di antara anggota.

Setelah menduduki Tepi Barat pada Perang Enam Hari 1967, Israel mulai membangun jaringan pemukiman selama dekade berikutnya. Konstruksi terus berlanjut hingga hari ini.

Meskipun dianggap ilegal menurut hukum internasional, populasi pendatang telah melonjak hingga 50 persen selama dekade terakhir. (alj/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top