Masuk Skema KPBU, Perusahaan Konsorsium Garap Enam Ruas Jalan Kota Palembang



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Masuk dalam skema proyek investasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) 2020, enam ruas jalan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang kerap mengalami kerusakan parah akan digarap perusahaan konsorsium.

“Pembangunan jalan di Palembang dengan skema KPBU ini bakal menjadi pilot project," kata Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Sumatera Selatan, Kgs Syaiful Anwar, di Palembang, Jumat.

Ia mengatakan, keenam ruas jalan, antara lain Jalan Alang-Alang Lebar, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Mayjend Yusuf Singa Dekane, Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut, akan dikerjakan perusahaan konsorsium PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya.

Proyek KPBU enam ruas jalan Kota Palembang sejauh 30 Km, dengan spesifikasi cor beton tersebut investasinya senilai Rp940 miliar. Saat ini, konsorsium dalam proses pembuatan badan usaha dengan batas waktu hingga tiga bulan ke depan.

Untuk mencegah kendaraan bermuatan lebih (overloading) melintasi jalan, perusahaan konsorsium juga akan membangun dua jembatan timbang berikut gudang penyimpanan barang di perbatasan Kota Palembang, yakni di kawasan Betung dan kawasan Jalan Yusuf Singa Dekane.

Dalam skema KPBU, pemerintah nantinya akan mengembalikan investasi tersebut secara bertahap selama 15 tahun. Oleh karena itu, perusahaan konsorsium akan bertanggung jawab penuh terhadap kemantapan jalan selama masa investasi.

Syaiful menyebut, sembari menunggu proses BBPJN Sumsel akan tetap memelihara enam ruas jalan tersebut menggunakan anggaran rutin pemeliharaan jalan tahun 2020. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top