Laporan PBB: Perempuan Korea Utara Hadapi Penyiksaan Hingga Pemerkosaan dalam Penahanan

Para wanita yang ditahan antara tahun 2009 dan 2019 setelah gagal melarikan diri dari negara itu, menceritakan dalam wawancara dengan para penyelidik PBB di Seoul setelah pembebasan mereka.

Ilustrasi Foto: HRW

SEOUL, IPHEDIA.com - Wanita Korea Utara yang ditahan di kamp-kamp penjara menderita penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan berganda dan serius lainnya oleh petugas keamanan dan polisi, menurut laporan hak asasi manusia PBB pada Selasa (28/7/2020).

Para wanita yang ditahan antara tahun 2009 dan 2019 setelah gagal melarikan diri dari negara itu, menceritakan dalam wawancara dengan para penyelidik PBB di Seoul setelah pembebasan mereka, bagaimana mereka kehilangan makanan, tidur, siang hari dan udara segar ketika berada di pusat-pusat penahanan dan kamp-kamp penjara.

Banyak juga mengatakan dalam laporan berjudul "I Still Feel The Pain" bahwa mereka menjadi sasaran penyiksaan, pencarian tubuh invasif, aborsi paksa dan bahkan pemerkosaan oleh pihak berwenang di sana. Semua wanita akhirnya berhasil membelot ke Korea Selatan.

“Saya tidak tidur dan bekerja karena saya tidak ingin dipukuli. Sungguh luar biasa hingga saya mencoba bunuh diri,” kata seorang wanita, melansir Reuters.

Korea Utara tidak segera bereaksi terhadap laporan itu tetapi sebelumnya menyebut kritik atas catatan hak asasi manusianya sebagai rencana untuk menggulingkan rezimnya.

Wanita lain mengenang salah satu malam pertamanya di tahanan pada 2010 ketika dia diperkosa oleh seorang petugas.

"Dia mengancam bahwa aku akan dipermalukan jika aku menolaknya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia dapat membantu saya untuk dibebaskan lebih cepat jika saya melakukan apa yang dia katakan,” ungkapnya.

Mengumpulkan informasi di Korea Utara yang terisolasi sangat sulit, dan laporan itu mengakui kurangnya akses ke negara itu membatasi kemampuan badan tersebut untuk memverifikasi akun yang diwawancarai.

Daniel Collinge, seorang pejabat hak asasi manusia PBB yang turut menulis laporan itu, mengatakan proyek itu bertujuan untuk menekan Pyongyang untuk memperbaiki situasi, sementara mendesak negara-negara lain untuk tidak mendeportasi para pembelot yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mencapai kebebasan dan kemakmuran.

Pemerintah Korea Selatan Moon Jae-in, yang berusaha meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, baru-baru ini mendapat kecaman setelah mencabut lisensi kelompok pembelot dan melarang kampanye mereka untuk mengirim selebaran propaganda anti-Pyongyang melintasi perbatasan. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top